Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ditanya soal Penghapusan Koperasi, Jokowi Jawab Prabowo Salah Baca

Kompas.com - 05/07/2014, 22:24 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden Joko Widodo menampik pertanyaan capres nomor satu, Prabowo Subianto, tentang penghapusan koperasi di desa. Menurut Jokowi, koperasi itu dapat menjadi badan usaha milik desa dan penting bagi penduduk desa.

Hal itu disampaikan oleh Jokowi ketika menjawab pertanyaan Prabowo dalam debat capres-cawapres di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (6/7/2014) malam. Dalam sesi tanya jawab antarpasangan calon, Prabowo memberi pertanyaan kepada Jokowi. Prabowo mengatakan bahwa dalam kampanye di Indramayu tanggal 17 Juni, Jokowi mengatakan bahwa petani tidak memerlukan koperasi. Menurut Prabowo, koperasi adalah saka guru (pilar utama) yang sangat vital bagi petani.

Menjawab hal itu, Jokowi mengatakan tidak benar ia menolak kehadiran koperasi. Ia menegaskan bahwa kehadiran koperasi sangat penting.

"Mungkin Bapak salah baca atau salah dengar. Saya kira semua orang tahu bahwa koperasi itu adalah saka guru kita. Jadi tidak mungkin Jokowi berkata seperti itu," kata Jokowi.

Jokowi menyebutkan, sebuah desa sebaiknya memiliki badan usaha milik desa. Bentuk yang paling ideal dari badan usaha ini adalah koperasi.

Selain itu, Jokowi menekankan pentingnya kemandirian desa. Pemerintah perlu fokus membangun desa pada suatu industri tertentu. "Kita ingin agar ternak yang ada di desa, yang disubsidi ditempatkan di satu tempat, satu kandang sehingga nantinya dari produksi sapi ini memproduksi kotoran dan kotoran ini bisa diarahkan pada sebuah energi, eshingga di desa bisa swasembada energi dan swasembada daging," ujar Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com