Presiden: Polri-TNI Jangan Anggap Ringan Situasi

Presiden meminta jajaran Polri dan TNI agar tidak menganggap ringan situasi menjelang hingga beberapa waktu setelah pemungutan suara pada 9 Juli. ”Sebelum 9 Juli dan beberapa hari setelahnya, hingga situasi dianggap benar-benar aman, jajaran Polri dan TNI siap dan siaga. Operasi atau kegiatan pengamanan oleh polisi akan terus berlangsung,” kata Yudhoyono seusai rapat kabinet.

Presiden berharap, jajaran kepolisian menindak semua pelanggaran hukum, misalnya aksi-aksi kekerasan, perusakan, atau pembakaran yang bisa saja terjadi, yang dilakukan pihak mana pun.

Selain itu, ia juga menegaskan agar Polri membantu penyelenggaraan pemilu jika terjadi pelanggaran terhadap aturan pemilu, misalnya praktik politik uang. ”Ada aturannya, tinggal dijalankan dengan tegas. Negara tidak akan melakukan pembiaran,” katanya.

Tugas nasional

Rapat kabinet terbatas dihadiri Wakil Presiden Boediono, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Chairul Tanjung, Menko Kesra Agung Laksono, Mensesneg Sudi Silalahi, Seskab Dipo Alam, Menhan Purnomo Yusgiantoro, Mendagri Gamawan Fauzi, Menkumham Amir Syamsuddin, Kepala Polri Jenderal Sutarman, Panglima TNI Jenderal Moeldoko, dan tiga kepala staf TNI.

Presiden membuka rapat kabinet terbatas dengan menegaskan bahwa Polri dibantu TNI harus siap mengemban tugas pengamanan tersebut.

”Tugas nasional kita adalah memastikan keseluruhan Pemilu 2014, pileg dan pilpres, berlangsung damai dan demokratis. Damai dalam arti aman, tertib, dan lancar. Domain Polri dan TNI pada wilayah ini, memastikan pemilu berlangsung aman, tertib, dan lancar,” katanya.

Penyelenggara pemilu, seperti KPU dan Bawaslu beserta jajarannya, menurut Presiden, memegang peranan penting. Jika terkait pengamanan dan penjagaan ketertiban, Polri dibantu TNI harus berada di depan.

”Negara tidak ingin, saya tidak ingin, ada tindakan pasca pemungutan suara yang tidak seharusnya terjadi, apakah aksi kekerasan ataupun tindakan destruktif dan main hakim sendiri, dari mana pun datangnya, karena itu akan mencoreng perjalanan, pematangan, dan konsolidasi demokrasi saat ini, yang sebenarnya proses itu berlangsung baik di Indonesia,” tuturnya.

Ia menambahkan, negara dan kita semua harus bisa mencegah tindakan yang bisa menyobek kedamaian, keamanan, dan ketertiban proses pemilu.

Dalam kesempatan itu, Presiden juga menyinggung soal netralitas Polri dan TNI. (C Wahyu Haryo/Nasru Alam Aziz)