Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bawaslu Periksa Tim Jokowi-JK Pelapor Fahri Hamzah

Kompas.com - 02/07/2014, 19:06 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim advokasi Komite Pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Rabu (2/7/2014), memenuhi panggilan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengklarifikasi laporannya terkait cuit "Jokowi Sinting". Pemeriksaan itu merupakan tindak lanjut atas dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan anggota tim pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa Fahri Hamzah melalui kicauan di akun Twitter miliknya.

"Kami mengklarifikasi kicauan Fahri yang mengatakan Jokowi sinting karena membuat kesepakatan dengan santri di Malang mengenai Hari Santri," ujar Ketua Tim Advokasi Jokowi-JK, Mixil Mina Munir, di Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Rabu (2/7/2014).

Ia mengatakan, pihaknya memberi keterangan dengan menjawab 13 pertanyaan yang diajukan pihak Bawaslu. Menurut Mixil, anggota Bawaslu Nelson Simanjuntak menanyakan, siapa yang dirugikan oleh Fahri melalui cuitannya yang diposting Jumat (27/6/2014) lalu.

"Kata sinting siapa saja yang tersinggung? Yang tersinggung adalah tim pendukung, relawan dan para santri," kata Mixil.

Dia mengatakan, Fahri dilaporkan karena diduga menghina Jokowi.

Sebelumnya, tim Jokowi-JK melaporkan Fahri Hamzah ke Bawaslu, Senin (30/6/2014) lalu. Kicauan anggota Komisi III DPR itu dianggap menyerang Jokowi. Cuit tersebut dilayangkan melalui akun twitter Fahri, @fahrihamzah pada 27 Juni 2014 sekitar pukul 10.40 WIB.

Kicauan itu berbunyi, "Jokowi janji 1 Muharam hari Santri. Demi dia terpilih, 360 hari akan dijanjikan ke semua orang. Sinting!".

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com