Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akbar: Kenapa Saat Jadi Menristek, Hatta Tak Naikkan Anggaran Riset?

Kompas.com - 30/06/2014, 16:27 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota tim sukses Joko Widodo-Jusuf Kalla, Akbar Faisal, menilai rencana calon wakil presiden Hatta Rajasa yang ingin meningkatkan anggaran riset sebesar Rp 10 triliun terlambat. Seharusnya, kata Akbar, kebijakan tersebut sudah dapat dilakukan Hatta semasa masih menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri saat itu.

“Anda itu pernah menjadi Menristek, kenapa Anda tidak lakukan saat itu? Kalau hanya sekadar janji, semua orang bisa membuat janji,” kata Akbar di Media Center Jokowi-JK, di Jakarta, Senin (30/6/2014).

Sebelumnya, Hatta mengungkapkan keinginannya untuk menambah anggaran riset sebesar Rp 10 triliun saat debat keempat kandidat cawapres yang digelar Komisi Pemilihan Umum, Minggu (29/6/2014) malam. Menurut Hatta, ada beberapa riset yang perlu ditingkatkan, di antaranya energi, pertahanan, dan pangan.

Akbar mengatakan, untuk mengembangkan teknologi dalam negeri sebetulnya diperlukan anggaran yang sangat besar. “Saya tahu, seharusnya Rp 100 triliun. Kalau memang kita mau mengembangkan riset itu jangan tanggung-tanggung,” ujarnya.

Lebih jauh, Akbar mengatakan, jika Jokowi-JK terpilih sebagai pemenang Pilpres 2014, maka pasangan nomor urut dua itu akan mampu memberikan anggaran yang lebih besar daripada yang dijanjikan Hatta. “Jangankan Rp 10 triliun, Pak JK bisa memberikan Rp 20 triliun, kenapa tidak? Jokowi-JK itu bisa memberikan Rp 20 triliun,” katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com