Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hatta Tanyakan Sikap Kalla yang Pernah Tolak Pendidikan Gratis

Kompas.com - 29/06/2014, 22:54 WIB
Laksono Hari Wiwoho

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com- Calon wakil presiden Hatta Rajasa menyinggung sikap calon wakil presiden Jusuf Kalla yang pernah tidak setuju dengan konsep pendidikan gratis. Sindiran itu disampaikan Hatta ketika mengajukan pertanyaannya kepada Kalla dalam acara debat cawapres yang berlangsung di Gedung Bidakara, Jakarta, Minggu (29/6/2014). Debat cawapres kali ini mengangkat tema pembangunan sumber daya manusia dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

"Apa kira-kira pandangan Pak JK terhadap sistem pendidikan kita dan dikaitkan dengan pandangan Pak JK dulu yang kurang sependapat dengan pendidikan gratis. Sekarang ini pendidikan gratis dikembangkan sampai 12 tahun, kami gratiskan pendidikan usia dini sampai ke SMA, apakah dalam konteks ini Pak JK melihat ada keadilan?" kata Hatta.

Menjawab pertanyaan tersebut, Kalla berdalih bahwa pendidikan gratis merupakan keniscayaan yang otomatis harus dilaksanakan karena sudah disetujui. Mengenai perbedaan pandangan sebelum ini, Kalla mengesampingkannya. "Begitu sepakat, maka kita sepakat," ucap mantan wakil presiden ini.

Kendati demikian, Kalla mengatakan pentingnya subsidi silang antara siswa yang mampu dengan siswa yang kurang mampu. Bagi siswa yang mampu, katanya, bisa dikenakan biaya beberapa kali lipat lebih mahal dari yang  kurang mampu. "Supaya tidak terjadi dua kelas pendidikan, pendidikan gratis dan pendidikan yang mahal walaupun kita setuju sekolah gratis itu tapi realitasnya masyarakat yang mampu, cucunya Pak Hatta sekolah di mana? Ini untuk diketahui bahwa ada hal yang harus kita perbaiki sistem ini sehingga subsidi tidak menimbulkan dua macam sekolah sehingga bisa kita jamin arah pendidikan yang benar," tutur Kalla.

Atas jawaban ini, Hatta seolah belum puas. Dia mengatakan bahwa pendidikan berkeadilan merupakan hak warga negara dan peemrintah wajib memenuhi kebutuhan akan pendidikan dasar. Menurut Hatta, pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar warga negara. "Kaya, miskin, tidak tercermin dalam sekolah gratis. Yang kaya akan bayar pajak lebih besar, tapi konstitusi kita mengatur soal pendidikan yang dibiayai negara. Kalau perlu naik hingga perguruan tinggi," kata Hatta.

Lalu, Kalla menjawab tanggapan Hatta tersebut. Dia mengaku setuju dan mendorong adanya kerjasama antara sekolah yang memiliki fasilitas lengkap dengan sekolah di sekitarnya fasilitasnya kurang. Kerjasama ini, menurut Kalla, merupakan salah satu bentuk subsidi silang. "Harus ada cross subsidi (subsidi silang) antara sekolah mahal dengan gratis sehingga tidak menimbulkan jarak," ujar Kalla. (Icha Rastika)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Nasional
Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Nasional
KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

Nasional
KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com