Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Muhammadiyah Berencana Tak Hadiri Sidang Isbat Kementerian Agama

Kompas.com - 16/06/2014, 15:38 WIB
Fathur Rochman

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Muhammadiyah tidak akan menghadiri sidang Isbat yang nanti akan digelar oleh Kementerian Agama, jika masih menggunakan format yang sama seperti tahun sebelumnya. Format yang dimaksud adalah menayangkan keseluruhan proses sidang Isbat secara langsung kepada masyarakat.

"Kalau caranya masih sama seperti tahun lalu, kemungkinan besar kami tidak hadir," ujar Ketua PP Muhammadiyah bidang Tarjih dan Tajdid, Yunahar Ilyas, saat menggelar konferensi pers di kantor PP Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya, No. 62, Jakarta Pusat, Senin (16/6/2014).

Yunahar mengatakan, dalam melakukan sidang isbat, seharusnya proses sidang isbat dilakukan secara tertutup. Hal itu untuk menghindari debat-debat yang terjadi pada saat menentukan awal Ramadhan, tidak disaksikan publik. Menurutnya, siaran langsung cukup dilakukan pada saat mengumumkan penetapan tanggal satu Ramadhan.

"Kalau sekarang kan seperti pertunjukan. Debat disaksikan umat," ujar Yunahar.

Jika Kementerian Agama menggunakan format sidang Isbat tertutup, lanjut Yunahar, Muhammadiyah siap untuk hadir dan melakukan diskusi dalam menentukan awal puasa.

"Mau diskusi sekeras apapun kalau tertutup kan tidak ada masalah," ujarnya.

Sebelumnya, Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadhan 1435 Hijriyah jatuh pada tanggal 28 Juni 2014. Hal itu berdasarkan hasil metode hisab hakiki wujudul hilal yang dipedomani Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah untuk menetapkan hari pertama puasa.

"Berdasarkan hasil hisab tersebut, Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan tanggal 1 Ramadhan 1435 pada hari Sabtu Pon 28 juni 2014 Masehi," ujar Yunahar.

Yunahar mengatakan, ijtima menjelang Ramadhan 1435 H terjadi pada hari Jumat Pahing, 27 Juni 2014, pukul 15:10:21 WIB. Tinggi bulan pada saat matahari terbenam di Yogyakarta, hilal berada di atas ufuk pada 0 derajat, 31 menit, 17 detik. Artinya, kata dia, kondisi tersebut menunjukkan hilal sudah wujud.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com