Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Pemekaran Daerah Tidak Masalah, asalkan...

Kompas.com - 09/06/2014, 21:38 WIB
Laksono Hari Wiwoho

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan nomor urut dua, Joko Widodo dan Jusuf Kalla, mendapatkan pertanyaan dari calon presiden nomor urut satu, Prabowo Subianto, soal pemilihan kepala daerah dan pemekaran wilayah. Dalam waktu satu menit, Jokowi mengaku sepakat dengan adanya pemekaran wilayah. Namun, Jokowi berpendapat perlu adanya pengetatan pengawasan pemekaran wilayah baru itu.

"Soal pemekaran, tempat-tempat yang memang sangat perlu dimekarkan dalam rangka lebih untuk mengembangkan provinsi daerah itu, tidak ada masalah, tapi dengan catatan saat dimekarkan dan tidak bisa mandiri dan hanya membebani, bisa ditarik lagi dan dihapuskan lagi," ujar Jokowi dalam acara Debat Calon Presiden dan Wakil Presiden di Balai Sarbini, Jakarta, Senin (9/6/2014).

Jokowi juga menilai perlunya pemberian bantuan anggaran yang diperketat kepada pemerintah daerah baru itu. Menurut dia, penyaluran anggaran ke daerah baru itu harus perlu diperiksa dengan saksama. "Yang paling penting jangan sampai ada lobi-lobi, atau dengan cara menekan ke pusat, tapi dengan kalkulasi perhitungan cermat dan teliti," ucap Jokowi.

Mantan Wali Kota Solo itu menegaskan pemekaran daerah jangan sampai menghabiskan anggaran. Terlebih lagi, lanjutnya, anggaran untuk pemekaran ini menghabiskan anggaran untuk pelayanan masyarakat.

Sementara itu, untuk pelaksanaan pilkada langsung, Jokowi menyatakan dirinya lebih setuju apabila pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dilakukan secara langsung. "Sebagai bentuk kedaulatan pemilu langsung kepala daerah bupati, wali kota, gubernur, tetap dilakukan seperti sekarang. Namun, teknisnya perlu diperbaiki, yaitu dengan dilakukan pemilu serentak mungkin bisa di sebuah provinsi atau mungkin dalam bertahap dalam sebuah negara," kata Jokowi.

Sebelumnya, Prabowo bertanya tanggapan Jokowi soal pilkada. Prabowo menilai pelaksanaan pemilu langsung untuk kepala daerah saat ini menghabiskan anggaran besar, yakni mencapai Rp 13 triliun. Dia pun mengarahkan jika gubernur, bupati, dan wali kota dipilih melalui DPRD, negara akan berhemat Rp 13 triliun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Airlangga Yakin Terpilih Kembali Jadi Ketum Golkar Secara Aklamasi

Airlangga Yakin Terpilih Kembali Jadi Ketum Golkar Secara Aklamasi

Nasional
Diberi Tugas Maju Pilkada Banten, Airin Ucapkan Terima Kasih ke Airlangga

Diberi Tugas Maju Pilkada Banten, Airin Ucapkan Terima Kasih ke Airlangga

Nasional
PKS: Pasangan Sohibul Iman untuk Pilkada Jakarta Tunggu Koalisi Terbentuk

PKS: Pasangan Sohibul Iman untuk Pilkada Jakarta Tunggu Koalisi Terbentuk

Nasional
Optimalkan Pengelolaan, Kemenag Siapkan Peta Jalan Zakat Nasional 2025-2045

Optimalkan Pengelolaan, Kemenag Siapkan Peta Jalan Zakat Nasional 2025-2045

Nasional
Golkar Tugaskan Airin Rachmi Diany jadi Calon Gubernur Banten

Golkar Tugaskan Airin Rachmi Diany jadi Calon Gubernur Banten

Nasional
PP KPPG Dukung Airlangga Hartarto Kembali Jadi Ketum Partai Golkar

PP KPPG Dukung Airlangga Hartarto Kembali Jadi Ketum Partai Golkar

Nasional
Usung La Nyalla, Nono, Elviana, dan Tamsil, Fahira Idris: DPD Butuh Banyak Terobosan

Usung La Nyalla, Nono, Elviana, dan Tamsil, Fahira Idris: DPD Butuh Banyak Terobosan

Nasional
VoB Bakal Sampaikan Kritik Genosida Hingga Lingkungan di Glastonbury Festival

VoB Bakal Sampaikan Kritik Genosida Hingga Lingkungan di Glastonbury Festival

Nasional
La Nyalla Sebut Amendemen UUD 1945 Jadi Prioritas DPD

La Nyalla Sebut Amendemen UUD 1945 Jadi Prioritas DPD

Nasional
La Nyalla Akan Ajak Prabowo Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

La Nyalla Akan Ajak Prabowo Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Nasional
Puluhan Anggota DPD Dukung La Nyalla Jadi Ketua Meski Suara Komeng Lebih Banyak

Puluhan Anggota DPD Dukung La Nyalla Jadi Ketua Meski Suara Komeng Lebih Banyak

Nasional
Kemensos Bantah Bansos Salah Sasaran, Klaim Data Diperbarui Tiap Bulan

Kemensos Bantah Bansos Salah Sasaran, Klaim Data Diperbarui Tiap Bulan

Nasional
Digitalisasi dan Riset Teknologi, Kunci Utama Kinerja Positif Pertamina Sepanjang 2023

Digitalisasi dan Riset Teknologi, Kunci Utama Kinerja Positif Pertamina Sepanjang 2023

Nasional
Kaget PDI-P Ingin Usung Anies, Ketua Nasdem Jakarta: Wow, Ada Apa Nih?

Kaget PDI-P Ingin Usung Anies, Ketua Nasdem Jakarta: Wow, Ada Apa Nih?

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Patuhi Jadwal Kepulangan ke Tanah Air

Jemaah Haji Diimbau Patuhi Jadwal Kepulangan ke Tanah Air

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com