Ramadhan mengatakan, hal itu sudah dibantah oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal TNI Moeldoko.
"Enggak ada. Itu sudah dibantah oleh Panglima TNI. Itu tidak ada," kata Ramadhan, di Kompleks Gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis (5/6/2014).
Meski demikian, Ramadhan mengatakan, DPR akan mengecek isu tersebut. Menurut dia, Moeldoko telah menjamin netralitas TNI dalam pilpres.
"Yang pasti Komisi I percaya terhadap komitmen netralitas TNI seperti yang disampaikan," katanya.
Dia pun meminta kepada media untuk lebih selektif dalam menyerap informasi masyarakat karena rawan terjadi kesimpangsiuran.
Seperti diberitakan, menjelang pemilu presiden, warga di kawasan Jakarta Pusat diresahkan oleh pendataan siapa calon presiden dan calon wakil presiden yang akan dipilih. Pendataan itu dilakukan oleh orang yang mengaku bintara pembina desa (babinsa).
Dalam pendataan itu, warga diarahkan untuk memilih pasangan yang diusung Partai Gerindra, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.
Tanggapan TNI
Di Kompleks Parlemen, Kepala Pusat Penerangan Markas Besar TNI, Mayjen TNI Fuad Basya, mengatakan, Tentara Nasional Indonesia (TNI) berjanji akan menindak anggotanya yang mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilu presiden 9 Juli mendatang. TNI juga terus menelusuri gerak gerik anggotanya terkait netralitasnya.
Panglima TNI Jenderal Moeldoko yang juga berada di tempat yang sama enggan berkomentar secara spesifik perihal perilaku bintara pembina desa. Kendati begitu, dalam kesempatan sebelumnya, Moeldoko menegaskan bahwa TNI akan netral dalam pemilu (baca: TNI Akan Menghukum Anggotanya yang Tidak Netral).
Baca juga:
Datangi Rumah ke Rumah, Anggota Babinsa Arahkan Warga Pilih Prabowo