Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Seberapa Penting Dukungan Mantan Jenderal bagi Jokowi-JK?

Kompas.com - 03/06/2014, 15:12 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah tokoh jenderal purnawirawan TNI dan Polri dengan tegas mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla dalam Pemilu Presiden 9 Juli 2014. Sebenarnya seberapa penting dukungan mereka bagi Jokowi-JK?

"Mereka kan sudah terbiasa berorganisasi, mengelola organisasi," ujar Jokowi seusai acara silaturahim Jokowi dengan keluarga besar purnawirawan TNI dan Polri di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (3/6/2014) pagi.

Pertimbangan kedua, banyak sosok mantan jenderal tersebut yang menjadi panutan di masyarakat. Kedua pertimbangan itu membuat dukungan para mantan jenderal begitu penting bagi Jokowi-JK.

Namun, Jokowi tidak menjawab apakah para jenderal purnawirawan itu bakal dimasukkan ke dalam struktur tim pemenangan pilpres atau tidak.

Dalam pertemuan tersebut, Jokowi menyatakan akan menambah alokasi anggaran bagi TNI/Polri untuk meningkatkan kualitas sistem pertahanan dan kesejahteraan personel. "Kalau pertumbuhan ekonomi bisa digeret ke 7 persen, anggaran bisa naik tiga kali lipat. Ini bukan janji ya, ini kalkulasi," ujar Jokowi.

Selain Jokowi, sejumlah purnawirawan Polri dan TNI hadir dalam acara tersebut, antara lain mantan Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) Hendropriyono, mantan Kepala Polri Da'i Bachtiar, mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Luhut Binsar Pandjaitan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saat 'Food Estate' Jegal Kementan Raih 'WTP', Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Saat "Food Estate" Jegal Kementan Raih "WTP", Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Nasional
Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com