Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ditanya Hakim MK, Saksi PKS Ini Selalu Jawab "Siap!"

Kompas.com - 02/06/2014, 14:18 WIB
Arimbi Ramadhiani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ada kejadian menarik saat sidang panel perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) tahun 2014, Senin (2/6/2014), yang digelar Mahkamah Konstitusi (MK). Sidang berlangsung secara telekonferensi karena saksi dari Partai Keadilan Sejahtera berada di Desa Dayah Menara, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.

Amir, nama saksi itu, hampir selalu mengawali jawabannya dengan kata "Siap", saat ditanya hakim MK.

“Siap!” ujar Amir, saat Ketua MK Hamdan Zoelva yang menjadi panel hakim, memanggilnya.

Pada sidang panel perkara PHPU dengan agenda pembuktian Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, Hamdan menanyakan ada permasahan apa di TPS yang Amir datangi. Amir menyebutkan, ada surat suara yang rusak sebanyak 406 surat suara. Kertas suara tersebut sudah dicoblos, saat pemilih membuka surat suara di bilik suara. Pemilih kemudian diberi kertas suara pengganti. Amir mengungkapkan, kertas suara yang rusak dibawa kepolisian ke Polres Pidie. Namun, ia tidak mengetahui tindak lanjut setelah itu.

Hamdan pun kembali memastikan kepada Amir, bahwa surat suara tercoblos sebelum dicoblos pemilih.

“Siap!” jawab Amir.

Setelah itu, Amir menjelaskan, saat pembukaan kotak suara, terdapat 25 surat suara yang tidak dicoblos sebagaimana mestinya. Pada akhir kesaksian Amir, Hamdan bertanya apakah ada masalah lain di TPS tersebut. Amir pun menjawab, "Tidak ada".

“Siap?” canda Hamdan yang disambut tawa hadirin.

“Siap!” jawab Amir.

Berdasarkan data Kepaniteraan MK, terdapat 63 gugatan hasil Pemilu di Provinsi Aceh. Dari seluruh gugatan tersebut, 5 kasus dimohonkan oleh Partai Nasdem, 3 kasus oleh Partai Kebangkitan Bangsa, 6 kasus oleh Partai Keadilan Sejahtera, 1 kasus oleh PDI-P, 6 kasus oleh Partai Golkar, 9 kasus oleh Partai Gerindra, 4 kasus oleh Partai Demokrat, 3 kasus oleh PAN, 4 kasus oleh PPP, 2 kasus oleh Partai Hanura, 2 kasus oleh Partai Damai Aceh, 12 kasus oleh Partai Nasional Aceh, 3 kasus oleh Partai Bulan Bintang, 2 kasus oleh Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, dan 1 kasus oleh perseorangan calon anggota DPD bernama Mursyid. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com