Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo Harus Lebih Waspada Isu Ibu Negara ketimbang HAM

Kompas.com - 29/05/2014, 10:06 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Calon presiden Prabowo Subianto belakangan juga menjadi sasaran kampanye hitam mulai dari persoalan HAM hingga status kewarganegaraan. Namun, semua isu itu dinilai tak terlalu berpengaruh. Prabowo harus lebih mewaspadai hadirnya isu tentang keluarga.

"Kalau isunya HAM tidak bawa dampak besar. Itu isu sudah lama dan tidak terlalu banyak yang tahu. Yang justru menjadi masalah adalah soal ibu negara, perbincangan soal siapa pendamping Prabowo yang saya perkirakan akan lebih berefek," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, saat dihubungi pada Rabu (28/5/2014).

Burhan menuturkan, berdasarkan survei yang dilakukan lembaganya, hanya 24-29 persen masyarakat yang mengetahui soal kasus penculikan aktivis dan pemecatan terhadap Prabowo dari dunia militer. Dari jumlah itu, sebanyak 60 persen menyatakan bisa memaafkan sikap Prabowo.

"Namun, untuk kasus ibu negara, ini yang akan banyak dipergunjingkan dan berpengaruh pada preferensi memilih, terutama di kalangan ibu-ibu. Prediksi saya, mereka punya pandangan jadi kepala keluarga saja enggak bisa, apa bisa urus negara?" tutur Burhanuddin.

Lebih lanjut, Burhanuddin mengkritik gaya komunikasi Prabowo dalam menyikapi kampanye hitam yang ditujukan kepadanya. Menurut dia, Prabowo selama ini lebih banyak memilih sikap diam.

"Soal HAM dan soal kewarganegaraan, Prabowo diam. Tidak bisa hanya mengandalkan Fadli Zon dan Suhardi. Seharusnya, Prabowo perlu menjelaskannya sendiri," kata Burhanuddin.

Kampanye hitam terhadap Prabowo-Hatta juga mulai terjadi. Prabowo selama ini memang lebih memilih sikap diam atas serangan-serangan itu. Di dalam pemantapan tim pemenangan Prabowo-Hatta beberapa waktu lalu, Prabowo hanya meminta agar tim suksesnya tidak membalas fitnah dengan fitnah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wakil Ketua MPR Sebut Prabowo Akan Dilantik sebagai Presiden di Jakarta, Bukan IKN

Wakil Ketua MPR Sebut Prabowo Akan Dilantik sebagai Presiden di Jakarta, Bukan IKN

Nasional
Kerentanan Pertahanan dan Keamanan Siber Nasional yang Tak Dibenahi

Kerentanan Pertahanan dan Keamanan Siber Nasional yang Tak Dibenahi

Nasional
Jokowi Akan Hadiri Sidang Tahunan MPR RI 16 Agustus 2024 di Senayan

Jokowi Akan Hadiri Sidang Tahunan MPR RI 16 Agustus 2024 di Senayan

Nasional
Prabowo Akan Upacara HUT ke-79 RI di IKN Bareng Jokowi

Prabowo Akan Upacara HUT ke-79 RI di IKN Bareng Jokowi

Nasional
Bertemu Jokowi, Pimpinan MPR Laporkan Rencana Amendemen 1945

Bertemu Jokowi, Pimpinan MPR Laporkan Rencana Amendemen 1945

Nasional
Kemkominfo Minta Pelaku Usaha Lapor Jika Terdampak Pemutusan Internet ke Kamboja dan Filipina

Kemkominfo Minta Pelaku Usaha Lapor Jika Terdampak Pemutusan Internet ke Kamboja dan Filipina

Nasional
Bertemu Pimpinan MPR, Jokowi Minta Sidang Tahunan MPR 2024 Digelar Seperti Biasa

Bertemu Pimpinan MPR, Jokowi Minta Sidang Tahunan MPR 2024 Digelar Seperti Biasa

Nasional
Menkominfo: Target Pemulihan Penuh Layanan PDNS Pertengahan Agustus 2024

Menkominfo: Target Pemulihan Penuh Layanan PDNS Pertengahan Agustus 2024

Nasional
Hutama Karya Alokasikan 70 Persen Lahan di Rest Area Jalan Tol Trans Sumatera untuk UMKM

Hutama Karya Alokasikan 70 Persen Lahan di Rest Area Jalan Tol Trans Sumatera untuk UMKM

Nasional
SYL Siap Hadapi Sidang Tuntutan, Keluarga Saksikan Lewat TV

SYL Siap Hadapi Sidang Tuntutan, Keluarga Saksikan Lewat TV

Nasional
MKD Dinilai Bebani DPR Periode Mendatang Jika Tak Menindak Anggota Dewan Pemain Judi Online

MKD Dinilai Bebani DPR Periode Mendatang Jika Tak Menindak Anggota Dewan Pemain Judi Online

Nasional
Belajar dari 2020, Bawaslu Wanti-wanti Kepala Desa dan ASN Tak Berpihak pada Pilkada 2024

Belajar dari 2020, Bawaslu Wanti-wanti Kepala Desa dan ASN Tak Berpihak pada Pilkada 2024

Nasional
Kejagung Bakal Tuntut Pelaku Judi Online dengan Hukuman Maksimal

Kejagung Bakal Tuntut Pelaku Judi Online dengan Hukuman Maksimal

Nasional
MKD Didesak Pecat 82 Anggota DPR yang Main Judi 'Online'

MKD Didesak Pecat 82 Anggota DPR yang Main Judi "Online"

Nasional
Menakar Peluang Kerja Sama PKB dan PDI-P pada Pilkada Jakarta, Terbentuk Poros Ketiga?

Menakar Peluang Kerja Sama PKB dan PDI-P pada Pilkada Jakarta, Terbentuk Poros Ketiga?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com