Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kiai Munif Usul Jokowi Bentuk Fraksi TNI-Polri di MPR

Kompas.com - 04/05/2014, 20:19 WIB
Dian Maharani

Penulis

DEMAK, KOMPAS.com - Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Jawa Tengah KH Munif Muhammad Zuhri mengusulkan dibentuknya kembali Fraksi TNI-Polri di Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR).

Usulan itu disampaikan Munif kepada calon presiden (capres) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Joko Widodo atau Jokowi saat bertemu di Pondok Pesantren Giri Kusumo, Mranggen, Demak, Minggu (4/5/2014).

"Beliau (Munif) mengusulkan ada semacam putusan golongan fraksi TNI dan Polri nanti di MPR. Ada format MPR seperti masa lalu," ujar Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marwan Jafar yang ikut hadir dalam pertemuan itu.

Marwan menjelaskan, usulan itu tentunya tidak menjadikan TNI-Polri kembali seperti masa orde baru. Pada masa itu, TNI dan Polri bergabung dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).

Pada masa kepemimpinan Soeharto itu militer terlibat dalam dunia politik. Kemudian pada era reformasi terjadi penghapusan dwifungsi ABRI dan dari dunia politik. "Tetapi didesain jauh lebih demokratis tentunya. Tidak seperti masa lalu, karena betapa pun TNI dan Polri adalah sebagai tiang negara, seperti bapak dan ibu kata beliau. TNI bapaknya, Polri ibunya," terang Marwan.

Pada kesempatan itu, Marwan juga meminta Jokowi memperhatikan kesejahteraan TNI-Polri jika nanti terpilih menjadi presiden.

Adapun kunjungan Jokowi ke pondok pesantren tersebut merupakan bagian dari safari politik ke sejumlah tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah yang telah berlangsung sejak Sabtu (3/5/2014).

Hari ini Jokowi juga mengunjungi Pondok Pesantren Al-Anwar di Sarang, Rembang, Jawa Tengah dan Pondok Pesantren Alfadllu di Kendal, Jawa Tengah. Sebelumnya Jokowi telah bertemu mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Buya Syafii maarif, Ketua Umum Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa, Ketua Dewan Syuro PKB, KH Abdul Aziz Manshur, dan tokoh NU Salahuddin Wahid atau Gus Sholah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Nasional
Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Nasional
Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

Nasional
Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Nasional
Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Nasional
Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Nasional
DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

Nasional
Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

Nasional
Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Nasional
Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Nasional
Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Nasional
Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com