Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

10 Mei, PPP Putuskan Koalisi

Kompas.com - 02/05/2014, 10:35 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Petinggi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terus membahas peta koalisi jelang Pemilu Presiden 2014. Pada Kamis (1/5/2014) malam, para elite PPP yang tergabung dalam Tim 9 menggelar pertemuan di rumah dinas Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan.

Wakil Ketua Umum DPP PPP Hasrul Azwar mengaku ikut hadir dalam pertemuan yang berlangsung sampai Jumat (2/5/2014) dini hari. Sejumlah hal yang dibahas adalah persiapan penyelenggaraan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PPP dan memetakan peluang koalisi menghadapi pilpres.

Pada Jumat malam ini, pertemuan akan kembali dilanjutkan di salah satu hotel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, dan melibatkan sejumlah pengurus PPP.

"Semalam kita sampai dini hari, mematangkan persiapan Rapimnas, Insya Allah digelar di Jakarta, 10 Mei 2014," kata Hasrul, saat dihubungi, Jumat (2/5/2014).

Ketua Fraksi PPP di DPR itu melanjutkan, keputusan koalisi PPP baru akan diambil dalam forum rapimnas nanti. Ia juga menyebut sejumlah figur yang akan ditawarkan PPP pada partai koalisi terus digodok dan akan diputuskan dalam forum yang sama.

"Condong ke mana, belum bisa kita sebutkan. Tapi pastinya nanti 10 Mei," tandasnya.

Dihubungi terpisah, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP Syaifullah Tamliha menjelaskan, Tim 9 diisi oleh Ketua Umum PPP, empat Wakil Ketua Umum PPP, Sekretaris Jenderal PPP, Ketua Majelis Pakar PPP, Ketua Majelis Pertimbangan PPP, dan Ketua Mahkamah PPP. Tugas utama tim ini adalah membahas mengenai figur yang akan ditawarkan saat PPP melakukan penjajakan dengan partai lain.

"Keputusan mengenai figur diambil tanpa votting," ujar Tamliha.

Sejauh ini PPP terus menjajaki peluang koalisi dengan sejumlah partai. Di antaranya Partai Gerindra, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Partai Golkar. Berdasarkan hasil Musyawarah Kerja Nasional di Bandung beberapa waktu lalu, PPP memiliki beberapa nama untuk didukung di pilpres. Di antaranya adalah Suryadharma Ali dan bakal calon presiden dari PDI-P Joko Widodo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com