Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Suryadharma Diminta Hadiri Mukernas, Paling Lambat Pukul 10.00 WIB

Kompas.com - 24/04/2014, 03:39 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Drama politik di internal Partai Persatuan Pembangunan masih terus berlanjut. Musyawarah Kerja Nasional III partai ini yang berlangsung di Bogor, Jawa Barat, Rabu (23/4/2014) hingga Kamis (24/4/2014) dini hari, menghasilkan keputusan untuk menghadirkan Ketua Umum Suryadharma Ali pada rapat lanjutan yang akan digelar Kamis pagi.

"Ketua Umum ditunggu forum Mukernas hingga pukul 10.00 WIB," kata Wakil Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa, Kamis dini hari. "Forum ini kan salah satu tujuannya untuk islah, kalau islah itu harus dihadiri oleh kedua belah pihak."

Sebelumnya, perdamaian dalam drama internal ini sudah dilakukan dalam pertemuan tertutup yang dipimpin Ketua Majelis Syariah PPP Maemoen Zubair. Dalam pertemuan itu, Maemoen mengeluarkan fatwa agar kedua belah pihak berdamai dan memulai semuanya dari titik nol.

Baik kubu Suryadharma maupun kubu Sekretaris Jendral PPP Romahurmuziy mengaku sudah menerima fatwa tersebut. Namun Suharso mengatakan pertemuan itu tidak dihadiri oleh semua perwakilan Dewan Pimpinan Wilayah layaknya Mukernas saat ini.

"Jadi besok ingin didengar klarifikasi ketua umum, diminta mendengarkan pertanyaan dari wilayah-wilayah," tambah Suharso. Dia enggan berspekulasi apa akibat yang akan terjadi pada Suryadharma jika tidak hadir.

Menurut Suharso, langkah bila Suryadharma tak hadir baru akan dibahas ketika sudah terjadi, di forum tersebut. Pada pertemuan Rabu hingga Kamis dini hari ini, cukup banyak suara yang menghendaki Suryadharma lengser dari kursi ketua umum.

"Memang ada gagasan muktamar yang dipercepat. Atau kemungkinan keputusan rapimnas yang dikukuhkan, seperti itu ada saja, tapi insyaallah jangan sampai seperti itu," tepis Suharso. Muktamar adalah forum tertinggi di PPP untuk menetapkan Ketua Umum.

Muktamar semula dijadwalkan pada Mei 2015. Namun, mukernas kali ini membuka kemungkinan mempercepat pelaksanaan muktamar, baik sebelum maupun setelah pemilu presiden.

Suryadharma sudah mengemban jabatan Ketua Umum PPP selama dua periode, batas maksimal jabatan. Rapimnas yang digelar kubu Romahurmuziy pada Sabtu (19/4/2014) memutuskan memberhentikan sementara Suryadharma dari jabatannya. Bila mukernas mengukuhkan keputusan itu, Suryadharma akan diberhentikan secara tetap.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Nasional
Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Nasional
Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Nasional
Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Nasional
Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Nasional
Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang 'Toxic'

Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang "Toxic"

Nasional
Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

Nasional
Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com