Majelis Syariah PPP Minta Islah dan Jabatan Suryadharma Dipulihkan

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Majelis Syariah DPP PPP Maimoen Zubeir merasa prihatin atas konflik yang terjadi di dalam internal partai tersebut. Ia meminta agar kedua belah pihak yang berseteru segera berdamai.

"Kewajiban islah (damai) antara kubu yang bertikai, utamanya Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali dan Sekjen DPP PPP M Romahurmuziy," kata Maimoen saat memberikan pernyataan sikap dalam rapat pleno di kantor DPP PPP, Jakarta, Selasa (22/4/2014).

Menurut Maimoen, apa yang dilakukan oleh para fungsionaris partai tersebut telah memberikan pengaruh negatif terhadap citra dan marwah partai berlambang kabah tersebut. Menurutnya, sebagai partai yang mendasarkan perjuangannya kepada perintah amar maruf nahi mukar, para fungsionaris PPP dapat menjadikan landasan perjuangan itu sebagai landasan diri sendiri.

Selain itu, Maimoen meminta agar kedudukan Suryadharma sebagai ketua umum dipulihkan kembali setelah sempat diberhentikan sementara oleh kubu Romy dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) DPP PPP pada 18-19 April 2014 kemarin. "Islah berarti dipulihkan. Islah juga berarti bahwa tidak ada pemecatan, pemberhentian atau rolling kepengurusan dari pihak-pihak yang bertikai," katanya.

Konflik dalam PPP berawal ketika Suryadharma secara sepihak menghadiri kampanye akbar Partai Gerindra di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, dalam masa kampanye Pemilu Legislatif 2014 pada Minggu (23/4/2014). Suryadharma juga menyatakan dukungannya terhadap Prabowo Subianto sebagai calon presiden.

Pengurus lain di PPP menilai tindakan Suryadharma itu menyalahi hasil musyawarah kerja nasional (mukernas) partai. Mukernas memutuskan akan menjalin komunikasi politik dengan delapan bakal capres yang ada. Dalam daftar delapan nama itu, tak ada nama Prabowo.

Sempat muncul wacana penggulingan Suryadharma oleh sejumlah elite dewan pimpinan pusat dan dewan pimpinan daerah PPP. Namun, Suryadharma tetap bertahan dengan keputusannya dan bahkan pada Jumat petang pekan lalu mendeklarasikan koalisi dengan Partai Gerindra di DPP PPP dengan dihadiri langsung oleh Prabowo.

Karena deklarasi itu, akhirnya Wakil Ketua Umum PPP Emron Pangkapi beserta Sekretaris Jenderal PPP Romahurmuzy menggelar rapat pimpinan nasional PPP dan memutuskan memberhentikan sementara Suryadharma dari jabatan ketua umum. Rapimnas itu juga memutuskan koalisi dengan Gerindra batal demi hukum.