Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jadi Cawapres Jokowi? Jusuf Kalla Bilang Tunggu Saja

Kompas.com - 21/04/2014, 21:41 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden RI 2004-2009 Jusuf Kalla enggan mengungkapkan lebih jauh tentang rumor pencalonannya sebagai wakil presiden untuk mendampingi Joko Widodo atau Jokowi.

Politikus Partai Golkar itu mengatakan, dirinya tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan diri sebagai cawapres untuk partai lain. Penunjukan dirinya sebagai cawapres harus melalui mekanisme partai.

Hingga saat ini, Ketua Umum Palang Merah Indonesia itu belum pernah berdiskusi soal wacana pencalonannya sebagai wapres bersama Jokowi. Oleh sebab itu, Kalla menyerahkan pada mekanisme penetapan cawapres yang berlaku. "Saya sudah sering bilang, kita tunggu saja," ujar pria yang akrab disapa JK tersebut di Jakarta Theater, Senin (21/4/2014) malam.

Setelah menunjuk Jokowi sebagai bakal calon presiden, PDI Perjuangan belum menentukan siapa yang akan menjadi cawapres untuk berpasangan dengan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Beberapa nama sempat diisukan menjadi cawapres Jokowi, antara lain JK, Ryamizard Ryacudu, Mahfud MD, dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Dalam sejumlah survei oleh lembaga riset sebelum pemilu legislatif, pasangan Jokowi-JK disebut-sebut sebagai pasangan yang paling difavoritkan. Dua hari setelah pelaksanaan pemungutan suara Pemilu Legislatif 9 April 2014, Kalla menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di kantor DPP Nasdem. Sehari setelah itu, Nasdem menyatakan dukungan kepada Jokowi sebagai capres.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saat 'Food Estate' Jegal Kementan Raih 'WTP', Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Saat "Food Estate" Jegal Kementan Raih "WTP", Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Nasional
Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com