Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP DIY: Dukung Prabowo, Suryadharma Lukai Hati Kader

Kompas.com - 21/04/2014, 10:29 WIB


YOGYAKARTA, KOMPAS.com
 — Keputusan Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali yang menyatakan mendukung pencapresan Prabowo Subianto secara sepihak dinilai telah melukai hati kader PPP di daerah, salah satunya di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hal itu dikatakan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DIY Ma'sum Amrullah di Yogyakarta, Senin (21/4/2014), seperti dikutip dari Antara.

"Kami di daerah menentang keras keputusan Suryadharma Ali. Dia sudah tidak komitmen terhadap aturan internal partai," kata Ma'sum.

Menurut dia, sikap Suryadharma telah melukai hati kader di lapangan sejak menghadiri kampanye terbuka Partai Gerindra beberapa waktu lalu. Sikap itu dinilainya juga menerjang aturan main yang di antaranya diusulkan oleh Suryadharma sendiri. Suryadharma pernah melarang kader PPP mendukung partai kompetitor.

"Tiba-tiba dia menghadiri kampanye partai kompetitor kami, itu sangat tidak etis dan itu betul-betul melukai teman-teman kader yang telah berjibaku, berdarah-darah di lapangan. Beliau kan belum pernah merasakan bagaimana sakit dan pahitnya kami di lapangan untuk menggalang dukungan, tahu-tahu DPP dapat sekian juta suara," katanya.

Menurut dia, keputusan Suryadharma untuk mendukung Prabowo telah keluar dari koridor Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta keputusan muktamar.

"Intinya sudah keluar dari keputusan muktamar, keputusan Rakernas Kediri, serta Rakernas Bandung. Sesuai yang sudah diputuskan secara nasional bahwa capres dan cawapres akan diumumkan setelah hasil pemilu legislatif," katanya.

Mekanisme pengambilan kebijakan politik partai, kata dia, harus melalui musyawarah kerja nasional (mukernas) atau setidak-tidaknya melalui rapat pimpinan nasional (rapimnas).

"Tapi, kalau beliau keluar (dari keputusan), otomatis tetap harus kena sanksi. Ormas saja ada aturan mainnya, " kata Ma'sum Amrullah.

Sebelumnya, Suryadharma menyatakan bahwa deklarasi dukungan yang ia sampaikan kepada Prabowo, pada Jumat (18/4/2014), bukan sikap resmi PPP. Menurutnya, dukungan itu belum formal dinyatakan sebagai koalisi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com