Pengamat: Konflik PPP Pengaruhi Posisi Tawar Gerindra

SEMARANG, KOMPAS.com - Pengamat politik Universitas Diponegoro Semarang Susilo Utomo menilai, konflik internal di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memengaruhi posisi tawar Partai Gerindra dalam membangun koalisi untuk menghadapi pemilu presiden mendatang.

"Dengan terjadinya konflik di internal PPP, 'bargaining position' Gerindra untuk berkoalisi dengan partai politik lain menjadi berkurang. Berbeda, jika kekuatan PPP solid," kata Susilo di Semarang seperti dikutip dari Antara.

Susilo menilai bahwa Suryadharma melakukan "blunder" dengan menghadiri kampanye terbuka Gerindra beberapa waktu lalu. Sikap Suryadharma yang mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden akhirnya menyebabkan faksionalisasi di tubuh PPP.

Persoalannya, tambah dia, konflik internal di PPP itu ikut memengaruhi daya tawar Gerindra jika ingin berkoalisi dengan parpol-parpol lain. Pasalnya, koalisi antara Gerindra dengan PPP saja belum cukup untuk mengusung capres-cawapres.

"Selain dengan PPP, Gerindra masih butuh menjalin koalisi dengan parpol lain. Misalnya saja, perkiraan Gerindra dapat 11 persen, jika koalisi dengan PPP hanya menambah jadi 18 persen. Masih kurang (syarat ambang batas pengusungan capres-cawapres, yakni 20 persen perolehan kursi DPR atau 25 persen perolehan suara sah nasional)," kata Susilo.

Untuk bisa mengusung pasangan capres dan cawapres, kata pengajar FISIP Undip itu, Gerindra setidaknya harus menjalin koalisi dengan lebih banyak parpol.

"Dari kalangan parpol Islam, saat ini juga tengah mengonsolidasikan poros tengah. Namun, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) justru menolak dan cenderung menginginkan koalisi dengan parpol nasionalis," katanya.

Ia menilai Gerindra bisa saja melakukan koalisi dengan Partai Demokrat untuk memuluskan langkah mengusung Prabowo sebagai capres. Namun, ia memprediksi pembicaraan koalisi antarkedua parpol akan berjalan "alot".

"Pada saat sama, PPP yang berkoalisi dengan Gerindra ternyata terpecah kekuatannya. Perpecahan kekuatan ini juga akan memengaruhi peta dukungan di kalangan akar rumput PPP saat Pilpres," katanya.

Oleh karena itu, kata dia, Gerindra harus segera melakukan komunikasi dengan parpol-parpol lain untuk menjajaki kemungkinan koalisi agar bisa memuluskan langkah mengusung capres-cawapres dalam Pilpres.

"Terkait dengan konflik internal PPP, kalau kedua kubu sama-sama tidak mau mengalah akan menimbulkan 'double' dukungan. Ini tentu tidak menguntungkan karena bisa ditolak oleh Komisi Pemilihan Umum," kata Susilo.