Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Muhammadiyah dan NU Ingin PKB Pimpin Koalisi Partai Islam

Kompas.com - 19/04/2014, 11:30 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -
Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin berharap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bisa menjadi pelopor dan pemimpin koalisi partai islam di pemilihan presiden 9 Juli mendatang. Pasalnya, berdasarkan hasil hitung cepat pemilu legislatif, PKB mendapatkan suara lebih banyak daripada partai-partai islam lainnya.

"Siapa yang nantinya akan memimpin (koalisi) saya kira harus dibicarakan bersama sama. Tapi tentu harus diprioritaskan dari yang dapat suara terbesar dari rakyat," kata Din dalam diskusi bertajuk 'Membaca Arah Politik Islam' di Jakarta, Sabtu (19/4/2014).

Namun, alih-alih memimpin koalisi, Din justru mengaku ragu PKB akan ikut masuk dalam koalisi. Pasalnya, dalam berbagai kesempatan wawancara di media massa, pimpinan PKB kerap menunjukkan sikap ragu kalau koalisi partai islam bisa terbentuk.

"Mau tidak PKB? Kita ikuti penjelasan di publik katanya tidak mau. Itu katanya tidak possible. Kalau dari partai yang dapat perolehan setingkat diatas saja sudah tidak mau, saya kira susah," ujar Ketua Majelis Ulama Indonesia itu.

Pendapat Din tersebut diamini oleh Ketua Persatuan Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Slamet Effendi Yusuf. Slamet menilai PKB sebagai partai islam dengan perolehan suara tertinggi di pileg mempunyai tanggung jawab untuk menjadi pemersatu bagi partai islam yang lain.

"Tapi saya lihat inisiatif seperti itu belum muncul. Setiap saya tanya, saya sering dengar jawaban yang diplomatis. 'Sekarang sedang kita jajaki komunikasi dengan semua parpol', begitu jawab mereka," ujar Slamet.

Padahal, menurutnya, momentum PKB memiliki perolehan suara yang cukup jauh di atas partai islam lain akan sulit terulang. Berdasarkan hasil hitung cepat pileg dari berbagai lembaga, PKB diperkirakan mendapat suara sekitar 9 persen, sementara parpol islam lain paling besar hanya mendapatkan sekitar 6 persen.

"Ini adalah momentum, kesempatan PKB menyatukan umat islam. Masih ada waktu kalau mereka mau melakukan itu," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Adam Deni Dituntut 1 Tahun Penjara dalam Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Ahmad Sahroni

Adam Deni Dituntut 1 Tahun Penjara dalam Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Ahmad Sahroni

Nasional
Polri Ungkap Peran 2 WN Nigeria dalam Kasus Penipuan Berkedok 'E-mail' Bisnis

Polri Ungkap Peran 2 WN Nigeria dalam Kasus Penipuan Berkedok "E-mail" Bisnis

Nasional
Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Nasional
Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat 'Nyantol'

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat "Nyantol"

Nasional
Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok 'E-mail' Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok "E-mail" Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Nasional
Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Nasional
Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Nasional
Rayakan Ulang Tahun Ke-55, Anies Gelar 'Open House'

Rayakan Ulang Tahun Ke-55, Anies Gelar "Open House"

Nasional
KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com