Bawaslu Dinilai Tidak Proaktif dan Hanya Amati Kecurangan Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Ari Sudjito, menilai Badan Pengawas Pemilu tidak tegas dalam menindak pelanggaran dalam Pemilihan Umum 2014. Menurutnya, Bawaslu tidak lebih dari pengamat karena tidak menunjukkan upaya proaktif dalam menangani kecurangan pemilu.

"Kerja Bawaslu ini kerjanya pengamat, kalau ada yang curang, ya ngamatin aja," kata Ari ketika dihubungi dari Jakarta, Rabu (16/4/2014).

Ia mengatakan, Bawaslu tidak mampu mengambil tindakan yang lugas dan proaktif. Selama ini, menurut Ari, saat ada yang melaporkan tindak kecurangan, Bawaslu malah membebani pelapor. Pelapor bingung ketika harus mengisi banyak formulir dan melengkapi syarat-syarat untuk melapor. Hal ini membuat masyarakat cenderung malas melaporkan pada Bawaslu jika menemukan kecurangan saat pemilu.

Arie berharap Bawaslu mengambil langkah cepat dan mengontrol secara efektif ke daerah-daerah yang dilaporkan terdapat kecurangan pemilu. Sikap tersebut menjadikan hal-hal yang semestinya tidak dilakukan selama pemilu, justru dilakukan dan dianggap wajar, seperti politik uang.

Ari menyebutkan, saat ini Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu sibuk mengurus pemilihan ulang di beberapa tempat pemungutan suara akibat surat suara tertukar. Menurutnya, hal ini membuat mereka lengah dan cenderung tidak memedulikan kecurangan-kecurangan yang sudah terjadi.

"Pengawasan terhadap money politics jadi berkurang. Seperti manipulasi, yang sudah jelas ada itu, juga tidak ada tindakan dari Bawaslu," kata Ari.

Ia menilai tertukarnya surat suara tidak bisa dianggap remeh karena dapat memunculkan berspekulasi bahwa kesalahan tersebut memang sengaja untuk melemahkan pengawasan terhadap kecurangan pada pemilu. Pada akhirnya, kata Ari, politik uang bisa menjadi hal yang dimaklumi di masyakarat karena minim tindakan dari Bawaslu.