Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Evaluasi Aburizal sebagai Capres Pendapat Pribadi Akbar Tandjung

Kompas.com - 14/04/2014, 22:03 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Luhut Panjaitan mengatakan bahwa pernyataan Ketua Dewan Pertimbangan Golkar Akbar Tandjung tentang rencana mengevaluasi pencalonan Aburizal Bakrie sebagai presiden merupakan pendapat pribadi dan bukan atas nama Golkar. Menurutnya, Golkar tetap konsisten untuk mencalonkan Aburizal sebagai capres pada pilpres mendatang.

"Terkait dengan masalah statement Pak Akbar Tandjung kemarin, itu beliau bukan mengatasnamakan Dewan Pertimbangan Golkar, tetapi itu hak pribadi beliau," kata Luhut dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (14/4/2014).

Ia menyebutkan, Golkar tidak akan memberikan sanksi kepada Akbar Tandjung atas pernyataannya tersebut. Menurutnya, saat ini partainya masih fokus untuk memenangkan Aburizal pada pemilu presiden nanti. "Saya kira tidak perlu sanksi-sanksi. Tidak ada gunanya sanksi-sanksi itu. Pak Akbar kan sudah senior, tahu dirilah," ujarnya.

Akbar melontarkan wacana evaluasi pencapresan Aburizal setelah melihat perolehan suara Golkar berdasarkan hitung cepat (quick count) sejumlah lembaga survei pada Pemilu Legislatif 9 April 2014. Berdasarkan hitung cepat itu, Golkar diprediksi hanya memperoleh 15 persen suara. Ini artinya Golkar harus berkoalisi dengan partai lain untuk dapat bersama-sama mengajukan capres dan cawapres.

Luhut mengatakan, hampir semua partai tidak dapat memperoleh dukungan suara sesuai dengan target yang diinginkan, begitu pula Golkar. Kendati demikian, ia mengatakan, perolehan suara Golkar pada pemilu saat ini lebih baik dari Pemilu 2009, yakni sebesar 14,45 persen.

Luhut memaklumi bahwa suara yang diperoleh Golkar berdasarkan hasil hitung cepat masih jauh dari target partai, yakni 23-25 persen. Namun, menurutnya, wajar jika parpol mematok target suara tinggi karena untuk memacu kinerja mesin partai guna meraih dukungan sebesar-besarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Nasional
Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Nasional
Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Nasional
Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Nasional
BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

Nasional
Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Nasional
PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

Nasional
Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Nasional
Sekjen PDI-P: Bung Karno Tidak Hanya Milik Rakyat Indonesia, tapi Bangsa Dunia

Sekjen PDI-P: Bung Karno Tidak Hanya Milik Rakyat Indonesia, tapi Bangsa Dunia

Nasional
Pejabat Kementan Mengaku Terpaksa “Rogoh Kocek” Pribadi untuk Renovasi Kamar Anak SYL

Pejabat Kementan Mengaku Terpaksa “Rogoh Kocek” Pribadi untuk Renovasi Kamar Anak SYL

Nasional
Sebut Ada 8 Nama untuk Pilkada Jakarta, Sekjen PDI-P: Sudah di Kantongnya Megawati

Sebut Ada 8 Nama untuk Pilkada Jakarta, Sekjen PDI-P: Sudah di Kantongnya Megawati

Nasional
Gus Muhdlor Cabut Gugatan Praperadilan untuk Revisi

Gus Muhdlor Cabut Gugatan Praperadilan untuk Revisi

Nasional
KPU Sebut Faktor Kesiapan Bikin Calon Independen Batal Daftar Pilkada 2024

KPU Sebut Faktor Kesiapan Bikin Calon Independen Batal Daftar Pilkada 2024

Nasional
Hal yang Perlu Diperhatikan Saat Jemaah Haji Tinggalkan Hotel untuk Ibadah di Masjid Nabawi

Hal yang Perlu Diperhatikan Saat Jemaah Haji Tinggalkan Hotel untuk Ibadah di Masjid Nabawi

Nasional
Pakar: Ada 1 Opsi Ubah UU Kementerian Negara, Ajukan Uji Materi ke MK tapi...

Pakar: Ada 1 Opsi Ubah UU Kementerian Negara, Ajukan Uji Materi ke MK tapi...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com