Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Idrus-Setya Kembali Diagendakan Bersaksi di Sidang Akil Pekan Depan

Kompas.com - 14/04/2014, 20:13 WIB
Dian Maharani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham dan Bendahara Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto batal bersaksi untuk mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (14/4/2014). Keduanya telah menyatakan tidak bisa hadir kepada jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Tadi ada surat dari Golkar, katanya Setya Novanto dan Idrus kali ini enggak bisa datang. Ada acara pilkada," ujar jaksa Ronald Ferdinand, di Pengadilan Tipikor, Jakarta.

Ronald mengatakan, Idrus dan Setya akan kembali dipanggil untuk dimintai keterangannya di persidangan. Rencana pemanggilan keduanya akan dijadwal pekan depan.

Sebelumnya, dua politikus Partai Golkar itu telah bolak-balik menjalani pemeriksaan saat kasus ini dalam penyidikan KPK. Nama keduanya pun pernah disebut dalam sidang Akil sebelumnya.

Sopir Akil, Daryono, mengaku pernah melihat Setya dan Idrus menyambangi rumah Akil. Namun, belum diketahui maksud kedatangan keduanya. Nama Idrus juga pernah disebut memberikan uang Rp 2 miliar untuk Akil terkait pengurusan sengketa Pilkada Palangkaraya, Kalimantan. Untuk hal ini, Idrus telah membantahnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Akil yang merupakan mantan politikus Partai Golkar itu didakwa menerima hadiah atau janji terkait permohonan keberatan terhadap 15 pilkada di MK. Akil juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang saat masih menjabat anggota DPR hingga Ketua MK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com