Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Dipinang" Jokowi, Keputusan PKB Tunggu Masukan PBNU

Kompas.com - 13/04/2014, 08:18 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Kedatangan bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Joko Widodo ke kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa disebut sebagai tahap awal menuju kesepakatan antara PDI-P dengan PKB mengenai kemungkinan bekerja sama.

Namun, PKB belum memutuskan bentuk kerja sama yang konkret. PDI-P dan PKB akan berkonsultasi dengan Dewan Syuro dan PBNU terlebih dahulu untuk menyepakati kerja sama antara keduanya. 

"Masih proses!" ujar Jokowi, Sabtu kemarin usai pertemuan.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Jokowi beserta jajaran DPP PDI-P dan PKB telah mengadakan diskusi tertutup. Muhaimin mengatakan, dalam diskusi tersebut, dirinya dan Jokowi sepakat akan menindaklanjuti pertemuan ini dalam sebuah pembicaraan yang lebih konkret.

"Kita akan terus tindak lanjuti dalam pembicaraan mengenai strategi pembangunan, strategi pemerintahan, dan berbagai upaya lainnya," kata Muhaimin.

Jokowi datang ke PKB dalam kapasitas sebagai calon presiden atau capres PDI-P. Jika kerja sama kedua dilakukan, bukan tidak mungkin PKB punya kesempatan mengusung cawapres bagi Jokowi.

Namun, Muhaimin mengatakan, agenda yang membahas mengenai cawapres belun tuntas. Ia menambahkan, untuk mengusung cawapres yang tepat, butuh waktu untuk terus dikomunikasikan.

Saat ditanya apakah dirinya siap menjadi cawapres untuk Jokowi, Muhaimin tertawa. "Ya enggak usah dijawab dulu, lah," ujarnya masih sambil tertawa.

Jokowi pun ditanya hal senada, apakah dirinya akan menjadikan Muhaimin sebagai pendampingnya dalam Pemilu. Jokowi enggan memberi jawaban lengkap. "Tadi kan sudah dijawab Cak Imin," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com