Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Marzuki Alie Minta Konvensi Demokrat Dihentikan

Kompas.com - 10/04/2014, 16:29 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -- Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Marzuki Alie meminta agar pelaksanaan Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat dihentikan. Dengan kata lain, ia mengatakan, keputusan mengenai siapa yang akan menjadi jagoan Demokrat diserahkan kepada majelis tinggi partai.

"Tentu ini di luar prediksi peserta konvensi bahwa Demokrat mendapatkan suara yang tidak signifikan. Lebih baik agar peserta konvensi capres dikembalikan ke majelis tinggi," kata Marzuki kepada wartawan di Jakarta, Kamis (10/4/2014).

Marzuki mengatakan, dengan posisi Demokrat yang berada di ranking keempat berdasarkan hasil hitung cepat, partainya susah untuk melanjutkan konvensi. Dia menyarankan agar peserta konvensi ditawarkan kepada calon-calon presiden lainnya.

"Silakan tawarkan kepada calon-calon presiden lain atau mungkin dengan kombinasi yang lain," imbuh Marzuki, yang mengaku berbicara sebagai Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat sekaligus Peserta Konvensi Capres Partai Demokrat.

Meski begitu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat itu menampik bahwa konvensi gagal melahirkan figur yang mampu mencuat ke pentas nasional. Ia juga membantah bahwa saran tersebut diberikan karena dirinya takut kalah sebagai peserta konvensi.

"Oh, enggak. Kalau kita mengerti demokrasi, harus siap kalah siap menang. Kalau enggak siap kalah, jangan berdemokrasi," tandasnya.

Dalam hitung cepat Indikator Politik Indonesia, suara Demokrat berada di posisi keempat dengan 9,9 persen suara. Posisinya berada di bawah PDI-P yang meraih 18,94 persen suara, Golkar dengan 14,6 persen, dan Gerindra 12,23 persen.

Sementara dari hasil hitung cepat Kompas, Demokrat meraih 9,42 persen di urutan keempat. Di atasnya ada PDI-P dengan 19,23 persen; Golkar dengan 15,03 persen; dan Gerindra dengan 11,75 persen. Hasil ini berdasarkan data yang terkumpul sebesar 93 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Tegaskan Kabinet Belum Dibahas Sama Sekali: Prabowo Masih Kaji Makan Siang Gratis

Gerindra Tegaskan Kabinet Belum Dibahas Sama Sekali: Prabowo Masih Kaji Makan Siang Gratis

Nasional
Rapat Paripurna DPR: Pemerintahan Baru Harus Miliki Keleluasaan Susun APBN

Rapat Paripurna DPR: Pemerintahan Baru Harus Miliki Keleluasaan Susun APBN

Nasional
Dasco Sebut Rapat Pleno Revisi UU MK yang Dilakukan Diam-diam Sudah Dapat Izin Pimpinan DPR

Dasco Sebut Rapat Pleno Revisi UU MK yang Dilakukan Diam-diam Sudah Dapat Izin Pimpinan DPR

Nasional
Amankan Pria di Konawe yang Dekati Jokowi, Paspampres: Untuk Hindari Hal Tak Diinginkan

Amankan Pria di Konawe yang Dekati Jokowi, Paspampres: Untuk Hindari Hal Tak Diinginkan

Nasional
12.072 Jemaah Haji dari 30 Kloter Tiba di Madinah

12.072 Jemaah Haji dari 30 Kloter Tiba di Madinah

Nasional
Achanul Qosasih Dicecar Kode “Garuda” Terkait Transaksi Rp 40 Miliar di Kasus Pengkondisian BTS 4G

Achanul Qosasih Dicecar Kode “Garuda” Terkait Transaksi Rp 40 Miliar di Kasus Pengkondisian BTS 4G

Nasional
Jemaah Haji Asal Garut Wafat di Masjid Nabawi, Kemenag: Dibadalhajikan

Jemaah Haji Asal Garut Wafat di Masjid Nabawi, Kemenag: Dibadalhajikan

Nasional
Revisi UU Bakal Beri Kebebasan Prabowo Tentukan Jumlah Kementerian, PPP: Bisa Saja Jumlahnya Justru Berkurang

Revisi UU Bakal Beri Kebebasan Prabowo Tentukan Jumlah Kementerian, PPP: Bisa Saja Jumlahnya Justru Berkurang

Nasional
Rapat Paripurna DPR: Anggota Dewan Diminta Beri Atensi Khusus pada Pilkada 2024

Rapat Paripurna DPR: Anggota Dewan Diminta Beri Atensi Khusus pada Pilkada 2024

Nasional
Khofifah Harap Golkar, PAN dan Gerindra Setujui Emil Dardak Jadi Cawagubnya

Khofifah Harap Golkar, PAN dan Gerindra Setujui Emil Dardak Jadi Cawagubnya

Nasional
Diperiksa Dewas KPK 6 Jam, Nurul Ghufron Akui Telepon Pihak Kementan Terkait Mutasi Pegawai

Diperiksa Dewas KPK 6 Jam, Nurul Ghufron Akui Telepon Pihak Kementan Terkait Mutasi Pegawai

Nasional
Seorang Pria Diamankan Paspampres Saat Tiba-tiba Hampiri Jokowi di Konawe

Seorang Pria Diamankan Paspampres Saat Tiba-tiba Hampiri Jokowi di Konawe

Nasional
Pro dan Kontra Komposisi Pansel Capim KPK yang Didominasi Unsur Pemerintah

Pro dan Kontra Komposisi Pansel Capim KPK yang Didominasi Unsur Pemerintah

Nasional
Jokowi Restui Langkah Menkes Sederhanakan Kelas BPJS Kesehatan

Jokowi Restui Langkah Menkes Sederhanakan Kelas BPJS Kesehatan

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara Dibahas di DPR, Jumlah Kementerian Diusulkan 'Sesuai Kebutuhan Presiden'

Revisi UU Kementerian Negara Dibahas di DPR, Jumlah Kementerian Diusulkan "Sesuai Kebutuhan Presiden"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com