Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Efek Jokowi Tak Dahsyat karena PDI-P Telat

Kompas.com - 09/04/2014, 20:50 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dinilai telat menetapkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sebagai bakal calon presiden sehingga tingginya elektabilitas Jokowi tidak signifikan mendongkrak popularitas PDI-P dalam Pemilu Legislatif 2014. Menurut hasil sementara perhitungan cepat Kompas, PDI-P unggul dengan perolehan suara 19,52 persen. Posisi kedua dan ketiga ditempati Partai Golkar (15,22 persen) dan Partai Gerindra (11,58 persen).

"Saya lihat, faktor lainnya, PDI-P terlambat memastikan Jokowi sebagai calon presiden," kata Koordinator Forum Masyarakat Perduli Parlemen Indonesia (Formappi), Sebastian Salang, dalam acara bincang-bincang di Kompas TV, Kamis (9/4/2014).

Menurut Sebastian, ketika PDI-P mengumumkan Jokowi sebagai capres, saat itu masyarakat cenderung sudah punya pilihan. Dengan demikian, pilihan masyarakat sulit diubah, begitu Jokowi dihadirkan.

Pengamat politik dari Polmark Indonesia, Eep Saefulloh Fatah, menilai PDI-P terlalu menganggap enteng pertarungan politik dalam Pileg 2014. Kemenangan itu, kata Eep, harus dijemput.

Mantan pengajar di Universitas Indonesia ini menyebut PDI-P unggul dalam Pileg 2014 karena kompetitornya kerap melakukan kesalahan. "PDI-P seperti pemain bulu tangkis, dapat banyak poin bukan karena smash-nya yang menukik tajam, serangan yang mengejutkan, melainkan karena lawan mereka banyak yang permainannya menyangkut di net atau out," ujar Eep.

Fenomena ini, lanjut Eep, sedianya menjadi pengingat bagi PDI-P bahwa memenangkan pemilu tidak semudah yang dibayangkan. Dia juga menilai, kecilnya pengaruh Jokowi terhadap elektabilitas PDI-P ini bisa saja karena masyarakat Indonesia saat ini mulai memilih partai yang tidak selalu identik dengan calon presiden usungan partai tersebut.

Untuk menghadapi kecilnya efek Jokowi ini, menurut Eep, PDI-P perlu introspeksi diri. Harus ada introspeksi serius mengapa PDI-P tidak disukai seperti halnya Jokowi. "Kalau yang membuat para pemilih tidak suka pada PDI-P melekat juga pada Jokowi, daya tolak orang akan tinggi. Harus ada introspeksi," tutur Eep.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com