Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Tak Ingin Koalisi Berujung Bagi-bagi Kursi

Kompas.com - 09/04/2014, 19:38 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Joko Widodo mengisyaratkan peluang koalisi antara partainya dengan partai politik lain terbuka lebar. Namun, Jokowi menolak jika koalisi itu terjadi seperti pada pemerintahan sebelumnya.

"Ya kamu tau sendiri kan, masih ditanya yang lalu-lalu gimana," ujar Jokowi di rumah dinas gubernur di Jalan Taman Surapati, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu (9/4/2014) sore.

"Merangkul semakin banyak partai semakin baik, tapi dengan catatan, jangan sampai jadinya hitung-hitungan kursi menteri dan lain-lain," lanjut Jokowi.

Kendati demikian, Jokowi enggan menyebut partai politik mana yang akan dijajaki untuk koalisi. Sejak sebelum pemilihan legislatif, Jokowi mengaku telah berkomunikasi dengan sejumlah parpol. Yang penting, parpol koalisinya memiliki visi dan misi yang sejalan.

"Yang penting itu platform-nya sama, membangun kesejahteraan rakyat dan gotong royong bersama-sama," ujarnya.

"Atau kita bisa musyarawah dalam menentukan sebuah langkah, dalam rangka membangun bangsa dan negara, bukan ketemu lalu bagi-bagi kursi tadi," lanjut Jokowi.

Dari hasil hitung cepat survey tim JKW4P, PDI-P unggul dengan meraih 18,8 persen, disusul dengan Golkar dengan suara 14,4 persen, Gerindra 12 persen, PKB 9,6 persen, Partai Demokrat 9,3 persen, PAN 7,5 persen dan sejumlah partai politik lainnya.

Jumlah itu didapatkan dari 71,2 persen total suara se-Indonesia. Berkaca pada hitung cepat sementara tersebut, memang beda dari target yang ditetapkan DPP PDI Perjuangan, yakni sebesar 27 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hari Anti Narkotika Internasional, Mengadopsi Kebijakan Berbasis Ilmiah

Hari Anti Narkotika Internasional, Mengadopsi Kebijakan Berbasis Ilmiah

Nasional
Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Dianggap Incar Efek 'Ekor Jas'

Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Dianggap Incar Efek "Ekor Jas"

Nasional
Jokowi Sebut Indonesia Akan Terdampak Gelombang Panas Empat Bulan ke Depan

Jokowi Sebut Indonesia Akan Terdampak Gelombang Panas Empat Bulan ke Depan

Nasional
Duetkan Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Kurang Diuntungkan Secara Elektoral

Duetkan Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Kurang Diuntungkan Secara Elektoral

Nasional
3 Desa Dekat IKN Banjir, BNPB: Tak Berdampak Langsung ke Pembangunan

3 Desa Dekat IKN Banjir, BNPB: Tak Berdampak Langsung ke Pembangunan

Nasional
Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

Nasional
Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

Nasional
Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Nasional
Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Nasional
Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Nasional
Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Nasional
DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi 'Online' ke MKD

DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi "Online" ke MKD

Nasional
Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Nasional
PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com