Panglima TNI: Purnawirawan Berhak Dukung Capres Tertentu

JAKARTA, KOMPAS.com – Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengatakan, TNI tidak memiliki hak mengatur kehidupan politik anggota tentara yang telah masuk purnatugas. Para purnawirawan tersebut sudah tidak lagi memiliki keterikatan garis komando, seperti layaknya anggota TNI aktif, sehingga berhak menggunakan hak pilihnya.

"Saya tegaskan kembali, bapak-bapak (purnawirawan) itu statusnya saat ini sebagai masyarakat sipil. Tidak memiliki keterikatan garis komando, hierarkis, perintah, dan seterusnya,” kata Moeldoko di Mabes TNI, Cilangkap, Jumat (4/4/2014). Hal itu disampaikan Moeldoko menanggapi pertanyaan tentang sejumlah mantan petinggi TNI yang kini menyatakan dukungannya terhadap bakal calon presiden atau wakil presiden tertentu.

Dalam kesempatan itu, Moeldoko kembali mengingatkan agar anggota TNI dapat menjaga netralitasnya pada saat pemilu. Ia menegaskan bahwa anggota TNI tidak dapat diperintah untuk memberikan dukungan kepada partai politik tertentu. Ia memastikan bahwa netralitas itu selalu dijaga penuh oleh setiap anggota TNI. Bahkan, di setiap saku baju anggota selalu dibekali buku pedoman untuk menjaga sikap netral.

"Tidak akan ada yang bisa memengaruhi Panglima TNI. Tidak akan ada yang bisa mengendalikan TNI. Garis komando Pangkotama (Panglima Komando Utama) ini jelas, hanya saya yang bisa memerintahkan, dan saya hanya bisa diperintahkan oleh presiden,” ujarnya.

Menurut Moeldoko, TNI tidak terlibat politik praktis dan tidak berusaha memengaruhi orang lain dalam pemilu, bahkan anggota keluarganya. "Istri saya mau nyoblos saja saya enggak tahu," ujarya.

Beberapa hari sebelumnya, ratusan mantan perwira tinggi dan perwira menengah dari unsur TNI dan Polri berkumpul di Wisma Bidakara untuk memberikan dukungan kepada Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, yang menjadi bakal calon presiden partainya. Menurut mereka, Prabowo merupakan sosok pimpinan yang memiliki karakteristik yang tegas yang mampu menjadi presiden Indonesia selanjutnya.

Selain Prabowo, Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Sutiyoso juga mengklaim telah mendapat dukungan 960.000 kepala keluarga purnawirawan TNI se-Indonesia. Menurut Sutiyoso, dukungan yang diberikan kepadanya akan ia jadikan amanah bila terpilih pada Pilpres Juli nanti.