Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Minta KPPS Luar Negeri Diawasi CCTV

Kompas.com - 25/03/2014, 19:06 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) meletakkan kamera pengintai (CCTV) di tempat penyimpanan kotak suara dan kertas suara yang telah dicoblos di setiap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di luar negeri. Fungsionaris PKS Yanuar Arief mengatakan, alasannya karena ada perbedaan waktu yang panjang antara hari pemungutan suara dengan penghitungan suara.

"Misalnya di Malaysia, pemungutan suara pada 6 April, baru dihitung 9 April. Ada rentang tiga hari kita tidak tahu siapa yang jaga kotak itu. Tidak tahu mekanisnme penjagaannya. Ada baiknya itu diawasi CCTV, tempat-tempat box, kita pantau bersama, bisa diakses oleh setiap partai," ujar Yanuar, dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Perbaikan DPT, Selasa (25/3/2014) di Gedung KPU, Jakarta Pusat.

Ia mengatakan, hal itu untuk meminimalisir kecurangan atas surat suara terutama di negara-negara yang jumlah pemilihnya besar. Yanuar mencontohkan, di Malaysia, pemilih lebih dari 50 persen jumlah pemilih di luar negeri yang mencapai 2 juta orang.

"Pemilu di luar negeri sangat minim pengawasan. Berapa PPLN (Panitia Pemilihan Luar Negeri) yang bisa menjaga integritas?" kata dia.

Menanggapi hal itu, Anggota Kelompok Kerja PPLN Bidang Logistik Ferdy Sirait mengatakan, untuk menutup celah kecurangan, kotak suara diminta diletakkan di ruang khusus yang kuncinya dipegang PPLN.

Soal CCTV, menurutnya, sebagian besar ruang penyimpanan kotak suara sudah dilengkapi teknologi tersebut.

"Apakah di ruangan itu sudah ada CCTV, itu yang akan kami pastikan kembali. Jadi, kami akan koordinasikan kembali terkait pengamanan dengan PPLN," kata Ferdy.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com