Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Gerindra Maksain Banget"

Kompas.com - 19/03/2014, 07:47 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari menilai Partai Gerindra terlalu memaksa PDI-P menepati perjanjian Batu Tulis. Menurut Eva, tuntutan Partai Gerindra itu berlebihan dan mengarah pada pembunuhan karakter terhadap Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

"Sebaiknya konsentrasi ke depan meraih kemenangan. Bukan malah menengok ke belakang dan black campaign atau character assasination ke Ketua Umum," kata Eva, melalui layanan pesan, Rabu (19/3/2014) pagi. Anggota Komisi III DPR itu menegaskan, koalisi PDI-P dan Gerindra pada Pemilu Presiden 2009 gagal menang dan sesudahnya koalisi itu tak pernah benar-benar berlanjut meski posisinya sama-sama berada di luar koalisi partai pendukung pemerintah.

Eva bahkan mencatat ada perbedaan sikap antara PDI-P dan Gerindra dalam beberapa kebijakan pemerintah yang dibahas di parlemen. Atas dasar itu, imbuh dia, hubungan PDI-P dengan Gerindra tak dapat dikatakan sejalan meski komunikasinya terjalin cukup baik. "Jadi wacana tersebut tidak bisa direspons PDI-P. Kalau (perjanjian) Batu Tulis yang asumsinya menang tapi ditagih padahal kalah, ya Gerindra maksain banget," tegas dia.

Seperti diketahui, belakangan dokumen perjanjian Batu Tulis antara Gerindra dan PDI-P beredar. Pada poin nomor tujuh perjanjian itu tertera "Megawati Soekarnoputri mendukung pencalonan Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pemilu Presiden tahun 2014".

Isi perjanjian itu menjadi pembicaraan setelah PDI-P menetapkan Joko Widodo sebagai bakal calon yang akan mereka usung di Pemilu Presiden 2014. Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP PDI-P Tubagus Hasanuddin mengatakan, dalam perjanjian Batu Tulis disebutkan dukungan dari Megawati kepada Prabowo akan diberikan jika kedua partai memenangi Pemilu Presiden 2009.

Faktnya, ujar Tubagus, pada 2009 pasangan Megawati-Prabowo kalah. Karenanya, imbuh dia, perjanjian Batu Tulis pun gugur secara otomatis.

Sementara itu, anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra Martin Hutabarat masih berharap ketulusan Megawati menepati perjanjian Batu Tulis. Perjanjian itu ia tegaskan benar-benar ada, tetapi memang tak memiliki kekuatan hukum karena tak dicatat dalam akta notaris.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ahli Sebut Tol MBZ Masih Sesuai Standar, tapi Bikin Pengendara Tak Nyaman

Ahli Sebut Tol MBZ Masih Sesuai Standar, tapi Bikin Pengendara Tak Nyaman

Nasional
Ahli Yakin Tol MBZ Tak Akan Roboh Meski Kualitas Materialnya Dikurangi

Ahli Yakin Tol MBZ Tak Akan Roboh Meski Kualitas Materialnya Dikurangi

Nasional
Tol MBZ Diyakini Aman Dilintasi Meski Spek Material Dipangkas

Tol MBZ Diyakini Aman Dilintasi Meski Spek Material Dipangkas

Nasional
Jet Tempur F-16 Kedelepan TNI AU Selesai Dimodernisasi, Langsung Perkuat Lanud Iswahjudi

Jet Tempur F-16 Kedelepan TNI AU Selesai Dimodernisasi, Langsung Perkuat Lanud Iswahjudi

Nasional
Kemensos Siapkan Bansos Adaptif untuk Korban Bencana Banjir di Sumbar

Kemensos Siapkan Bansos Adaptif untuk Korban Bencana Banjir di Sumbar

Nasional
Ahli Sebut Proyek Tol MBZ Janggal, Beton Diganti Baja Tanpa Pertimbangan

Ahli Sebut Proyek Tol MBZ Janggal, Beton Diganti Baja Tanpa Pertimbangan

Nasional
Jokowi Kembali ke Jakarta Usai Kunjungi Korban Banjir di Sumbar

Jokowi Kembali ke Jakarta Usai Kunjungi Korban Banjir di Sumbar

Nasional
26 Tahun Reformasi, Aktivis 98: Kami Masih Ada dan Akan Terus Melawan

26 Tahun Reformasi, Aktivis 98: Kami Masih Ada dan Akan Terus Melawan

Nasional
Dewas KPK Sudah Cetak Putusan Etik Ghufron, tapi Tunda Pembacaannya

Dewas KPK Sudah Cetak Putusan Etik Ghufron, tapi Tunda Pembacaannya

Nasional
Anggota Komisi VIII Kritik Kemensos karena Tak Hadir Rapat Penanganan Bencana di Sumbar

Anggota Komisi VIII Kritik Kemensos karena Tak Hadir Rapat Penanganan Bencana di Sumbar

Nasional
PAN Tak Mau Ada Partai Baru Dukung Prabowo Langsung Dapat 3 Menteri

PAN Tak Mau Ada Partai Baru Dukung Prabowo Langsung Dapat 3 Menteri

Nasional
Ahli Sebut Keawetan dan Usia Tol MBZ Berkurang karena Spesifikasi Material Diubah

Ahli Sebut Keawetan dan Usia Tol MBZ Berkurang karena Spesifikasi Material Diubah

Nasional
PKB Siapkan Ida Fauziyah Jadi Kandidat Cagub Jakarta, Bukan Anies

PKB Siapkan Ida Fauziyah Jadi Kandidat Cagub Jakarta, Bukan Anies

Nasional
PKB Akui Pertimbangkan Airin Jadi Bacagub di Pilkada Banten 2024

PKB Akui Pertimbangkan Airin Jadi Bacagub di Pilkada Banten 2024

Nasional
Bantah Dapat Jatah 4 Menteri dari Prabowo, PAN: Jangan Tanggung-tanggung, 6 Lebih Masuk Akal

Bantah Dapat Jatah 4 Menteri dari Prabowo, PAN: Jangan Tanggung-tanggung, 6 Lebih Masuk Akal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com