Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Deviardi Yakin 3 Pejabat SKK Migas Berikan Uang untuk Rudi

Kompas.com - 18/03/2014, 19:15 WIB
Dian Maharani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Tiga pejabat Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) kompak membantah pernah memberikan uang untuk Kepala SKK Migas saat itu, Rudi Rubiandini melalui pelatih golf Rudi, Deviardi.

Ketiganya yaitu Wakil Kepala SKK Migas saat itu, Johanes Widjonarko (sekarang Kepala SKK Migas), Deputi Pengendalian Dukungan Bisnis SKK Migas, Gerhard Rumesser, dan Kepala Divisi Penunjang Operasi SKK Migas, Iwan Ratman.

Hal itu disampaikan ketiganya ketika dikonfrontir langsung dengan Deviardi dalam sidang kasus dugaan suap di lingkungan SKK Migas, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (18/3/2014).

"Masih sama seperti keterangan terdahulu, saya tidak pernah berikan uang," ujar Johanes.

Salah satu jaksa penuntut umum KPK, Riyono juga menanyakan hal yang sama pada Gerhard dan Iwan. Keduanya pun juga membantah pernah memberikan uang untuk Rudi melalui Deviardi. Tiga pejabat SKK Migas ini duduk sejajar dengan Deviardi dalam ruang sidang.

Jaksa Riyono kemudian kembali meyakinkan Deviardi. "Apakah orang-orang ini benar yang berikan uang? Saudara sudah disumpah, ya," kata Jaksa.

"Benar," jawab Deviardi sambil menoleh ke tiga pejabat SKK Migas yang duduk di sebelahnya.

Sebelumnya, Deviardi mengaku pernah menerima uang 600.000 dollar Singapura (SGD) dari Johanes, 200.000 dollar AS dari Gerhard, dan 50.000 dollar AS dari Iwan. Penerimaan uang itu, menurut Deviardi atas perintah Rudi.

Deviardi pun mengaku selalu langsung melaporkan pada Rudi ketika telah menerima uang itu. Jaksa menduga, uang itu diberikan terkait kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan Rudi selaku Kepala SKK Migas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yakin Tak Blunder Usung Anies-Sohibul di Pilkada, PKS: Kami Bukan Pemain Baru di Jakarta

Yakin Tak Blunder Usung Anies-Sohibul di Pilkada, PKS: Kami Bukan Pemain Baru di Jakarta

Nasional
Demo Tolak Revisi UU Polri, Aliansi Masyarakat Sipil: Kekuasaan Polisi Bakal Melebihi Presiden

Demo Tolak Revisi UU Polri, Aliansi Masyarakat Sipil: Kekuasaan Polisi Bakal Melebihi Presiden

Nasional
Yakin Partai Lain Tertarik Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Enggak Mau Aman?

Yakin Partai Lain Tertarik Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Enggak Mau Aman?

Nasional
Sejumlah Nama yang Disiapkan PDI-P untuk Pilkada: Risma-Azwar Anas di Jatim, Andika Perkasa di Jateng

Sejumlah Nama yang Disiapkan PDI-P untuk Pilkada: Risma-Azwar Anas di Jatim, Andika Perkasa di Jateng

Nasional
PKS Enggan Tawarkan Partai KIM untuk Usung Anies-Sohibul, tetapi Berbeda dengan PDI-P

PKS Enggan Tawarkan Partai KIM untuk Usung Anies-Sohibul, tetapi Berbeda dengan PDI-P

Nasional
Soal Tawaran Kursi Cawagub Pilkada Jakarta oleh KIM, PKS: Beri Manfaat atau Jebakan?

Soal Tawaran Kursi Cawagub Pilkada Jakarta oleh KIM, PKS: Beri Manfaat atau Jebakan?

Nasional
Yakin Tak Ditinggal Partai Setelah Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Elektabilitasnya Paling Tinggi?

Yakin Tak Ditinggal Partai Setelah Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Elektabilitasnya Paling Tinggi?

Nasional
PKS Ungkap Surya Paloh Berikan Sinyal Dukungan Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta

PKS Ungkap Surya Paloh Berikan Sinyal Dukungan Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta

Nasional
Soal Jokowi Tawarkan Kaesang ke Parpol, Sekjen PDI-P: Replikasi Pilpres

Soal Jokowi Tawarkan Kaesang ke Parpol, Sekjen PDI-P: Replikasi Pilpres

Nasional
KPK Segera Buka Data Caleg Tak Patuh Lapor Harta Kekayaan

KPK Segera Buka Data Caleg Tak Patuh Lapor Harta Kekayaan

Nasional
KPK Kembali Minta Bantuan Masyarakat soal Buronan Harun Masiku

KPK Kembali Minta Bantuan Masyarakat soal Buronan Harun Masiku

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Bantah Hasto Menghilang | Kominfo Tak Respons Permintaan 'Back Up' Data Imigrasi

[POPULER NASIONAL] PDI-P Bantah Hasto Menghilang | Kominfo Tak Respons Permintaan "Back Up" Data Imigrasi

Nasional
Tanggal 2 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 2 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Anggota DPR: PDN Itu Seperti Brankas Berisi Emas dan Berlian, Obyek Vital

Anggota DPR: PDN Itu Seperti Brankas Berisi Emas dan Berlian, Obyek Vital

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Staf Hasto Minta Perlindungan ke LPSK karena Merasa Dijebak KPK

Kuasa Hukum Sebut Staf Hasto Minta Perlindungan ke LPSK karena Merasa Dijebak KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com