Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dianggap Ikon Partai, SBY Harus Jadi Jurkam Demokrat

Kompas.com - 11/03/2014, 18:19 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Partai Demokrat Ulil Abshar Abdalla mengatakan, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) harus menjadi juru kampanye nasional (jurkamnas) bagi partai. Menurut Ulil, SBY adalah ikon utama Partai Demokrat.

Hal tersebut disampaikan Ulil saat ditanya soal masuknya nama SBY dalam daftar jurkamnas Partai Demokrat. "Harus itu. Harus masuk (daftar jurkamnas)," kata Ulil di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Selasa (11/3/2014).

Ulil lalu mencontohkan Presiden Amerika Serikat Barrack Obama yang menjadi juru kampanye bagi Partai Demokrat AS. Obama, kata Ulil, bahkan tidak hanya menjadi jurkam dalam pemilu nasional, tetapi juga menjadi jurkam dalam pemilu lokal di AS.

Meski demikian, Ulil belum dapat memastikan apakah nama SBY sudah didaftarkan sebagai jurkamnas di Komisi Pemilihan Umum. "Seharusnya masuk. Ya dia itu kan ikon partai," tandasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat, Ferrari Romawi mengatakan SBY bisa saja menjadi juru kampanye nasional (jurkamnas) Demokrat untuk menghadapi Pemilu Legislatif 9 April 2014. SBY dinilai dapat meningkatkan elektabiltas Demokrat secara signifikan.

Sementara itu, menurut Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf, jika nantinya SBY menjadi Jurkamnas dan berkeliling ke beberapa daerah, hal tersebut tidak akan menggangu kinerjanya sebagai Presiden. Pasalnya, kata dia, tugas menjadi jurkamnas itu akan dilakukan pada akhir pekan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Korps Marinir Tak Jujur demi Jaga Marwah Keluarga Lettu Eko | Nadiem Sebut Kenaikan UKT untuk Mahasiswa Baru

[POPULER NASIONAL] Korps Marinir Tak Jujur demi Jaga Marwah Keluarga Lettu Eko | Nadiem Sebut Kenaikan UKT untuk Mahasiswa Baru

Nasional
Poin-poin Klarifikasi Mendikbud Nadiem di DPR soal Kenaikan UKT

Poin-poin Klarifikasi Mendikbud Nadiem di DPR soal Kenaikan UKT

Nasional
Kasus Covid-19 di Singapura Melonjak, Menkes: Pasti Akan Masuk ke Indonesia

Kasus Covid-19 di Singapura Melonjak, Menkes: Pasti Akan Masuk ke Indonesia

Nasional
Sidang Perdana Kasus Ketua KPU Diduga Rayu PPLN Digelar Tertutup Hari Ini

Sidang Perdana Kasus Ketua KPU Diduga Rayu PPLN Digelar Tertutup Hari Ini

Nasional
Saat PKB dan PKS Hanya Jadikan Anies 'Ban Serep' di Pilkada Jakarta

Saat PKB dan PKS Hanya Jadikan Anies "Ban Serep" di Pilkada Jakarta

Nasional
Tanggal 25 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 25 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Dukung Pengelolaan Sumber Daya Alam, PHE Aktif dalam World Water Forum 2024

Dukung Pengelolaan Sumber Daya Alam, PHE Aktif dalam World Water Forum 2024

Nasional
Ridwan Kamil Sebut Pembangunan IKN Tak Sembarangan karena Perhatian Dunia

Ridwan Kamil Sebut Pembangunan IKN Tak Sembarangan karena Perhatian Dunia

Nasional
Jemaah Haji Dapat 'Smart' Card di Arab Saudi, Apa Fungsinya?

Jemaah Haji Dapat "Smart" Card di Arab Saudi, Apa Fungsinya?

Nasional
Kasus LPEI, KPK Cegah 4 Orang ke Luar Negeri

Kasus LPEI, KPK Cegah 4 Orang ke Luar Negeri

Nasional
Soal Anies Maju Pilkada, PAN: Jangan-jangan Enggak Daftar Lewat Kami

Soal Anies Maju Pilkada, PAN: Jangan-jangan Enggak Daftar Lewat Kami

Nasional
Kontras: 26 Tahun Reformasi, Orde Baru Tak Malu Menampakkan Diri

Kontras: 26 Tahun Reformasi, Orde Baru Tak Malu Menampakkan Diri

Nasional
Dilaporkan Ke Polisi, Dewas KPK: Apakah Kami Berbuat Kriminal?

Dilaporkan Ke Polisi, Dewas KPK: Apakah Kami Berbuat Kriminal?

Nasional
KPK Sita Mobil Mercy di Makassar, Diduga Disembunyikan SYL

KPK Sita Mobil Mercy di Makassar, Diduga Disembunyikan SYL

Nasional
Anggota Komisi X Usul UKT Bisa Dicicil, Kemendikbud Janji Sampaikan ke Para Rektor

Anggota Komisi X Usul UKT Bisa Dicicil, Kemendikbud Janji Sampaikan ke Para Rektor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com