Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Awasi Polisi, Kompolnas Gandeng 19 Perguruan Tinggi

Kompas.com - 10/03/2014, 13:56 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) bekerjasama dengan 19 perguruan tinggi daerah untuk mengawasi kinerja aparat kepolisian. Kerjasama tersebut bagian dari upaya perluasan pengawasan Kompolnas terhadap kepolisian di daerah.

“Kompolnas perlu melakukan outreach sehingga berbagai lapisan masyarakat dapat memiliki akses bagi suatu pelayanan kepolisian yang baik,” kata anggota Kompolnas Adrianus Meleiala di sela-sela penandatanganan nota kesepahaman antara Kompolnas dengan perwakilan perguruan tinggi di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, Senin (10/3/2014).

Adrianus mengatakan, perguruan tinggi di daerah akan bertindak sebagai mitra strategis Kompolnas untuk membantu masyarakat dalam menerima keluhan mengenai Polri. Contohnya, pelayanan buruk, dugaan korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan tindakan diskriminatif. Dengan kerjasama itu, masyarakat tidak perlu lagi melaporkan kinerja Polri ke Kompolnas langsung.

Meski menerima aduan dari masyarakat, perguruan tinggi tidak diperkenankan menemui penyidik kepolisian untuk memperoleh data dengan mengatasnamakan Kompolnas. Mereka cukup meneruskan aduan masyarakat kepada Kompolnas.

“Prioritas utama dari kemitraan ini agar membantu masyarakat di kota-kota tempat perguruan tinggi berada agar memiliki akses terhadap Kompolnas,” ujarnya.

Sebelumnya, Kompolnas telah bekerjasama dengan 13 perguruan tinggi lain pada tahun 2013. Kerjasama yang terbentuk pada tahun ini merupakan tindak lanjut dari kerjasama sebelumnya agar Kompolnas memiliki mitra perwakilan di setiap provinsi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Nasional
Tinjau TKP Kecelakaan Maut Bus di Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Tinjau TKP Kecelakaan Maut Bus di Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Nasional
Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Nasional
ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

Nasional
Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Ada Komunikasi yang Mandek

Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Ada Komunikasi yang Mandek

Nasional
KPK Diharapkan Tetap Ada meski Dilanda Isu Negatif

KPK Diharapkan Tetap Ada meski Dilanda Isu Negatif

Nasional
Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

Nasional
Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com