Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P: Wakil Risma bukan Pilihan Partai, melainkan DPRD

Kompas.com - 21/02/2014, 09:53 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com —Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa pemilihan Wisnu Sakti Buana sebagai Wakil Wali Kota Surabaya bukanlah keputusan partainya. Ia menyebutkan bahwa keputusan itu mutlak menjadi wewenang dan tanggung jawab DPRD Kota Surabaya.

"Soal pelantikan pengisian jabatan kosong wakil wali kota ada pada mekanisme DPRD Surabaya," kata Tjahjo, Jumat (21/2/2014).

Dengan begitu, kata Tjahjo, kepada semua pihak yang tak puas dengan keputusan tersebut, ia menyarankan untuk melayangkan protes kepada DPRD Kota Surabaya. Tjahjo menolak jika partainya dikait-kaitkan dan dianggap ikut merekomendasikan Wisnu untuk mengisi posisi tersebut. Posisi PDI-P hanya memilih dan mendukung Tri Rismaharini sebagai Wali Kota Surabaya.

"Partai tidak bisa ikut campur, itu kewenangan DPRD. Kalau ada yang tidak puas atas proses tersebut, ya sampaikan saja ke DPRD Surabaya," ujarnya.

Seperti diketahui, kisruh di Pemerintahan Kota Surabaya menjadi perhatian publik setelah Risma mempertanyakan keabsahan pelantikan Wisnu. Risma telah mengadukan kegamangannya kepada pimpinan DPR dan berharap juga dapat mencurahkan langsung kepada Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Di sisi lain, PDI-P menyatakan, masalah yang dihadapi Risma telah selesai. Partai berharap Risma dapat teguh dan terus menjalankan tugasnya sebagai pemimpin Kota Surabaya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

26 Tahun Reformasi, Aktivis 98 Pajang Nisan Peristiwa dan Nama Korban Pelanggaran HAM

26 Tahun Reformasi, Aktivis 98 Pajang Nisan Peristiwa dan Nama Korban Pelanggaran HAM

Nasional
Permohonan Dinilai Kabur, MK Tak Dapat Terima Gugatan Gerindra Terkait Dapil Jabar 9

Permohonan Dinilai Kabur, MK Tak Dapat Terima Gugatan Gerindra Terkait Dapil Jabar 9

Nasional
Dewas KPK Heran Dilaporkan Ghufron ke Bareskrim Polri

Dewas KPK Heran Dilaporkan Ghufron ke Bareskrim Polri

Nasional
Wapres Kunker ke Mamuju, Saksikan Pengukuhan KDEKS Sulawesi Barat

Wapres Kunker ke Mamuju, Saksikan Pengukuhan KDEKS Sulawesi Barat

Nasional
Momen Jokowi Jadi Fotografer Dadakan Delegasi Perancis Saat Kunjungi Tahura Bali

Momen Jokowi Jadi Fotografer Dadakan Delegasi Perancis Saat Kunjungi Tahura Bali

Nasional
Berjasa dalam Kemitraan Indonesia-Korsel, Menko Airlangga Raih Gelar Doktor Honoris Causa dari GNU

Berjasa dalam Kemitraan Indonesia-Korsel, Menko Airlangga Raih Gelar Doktor Honoris Causa dari GNU

Nasional
Nadiem Ingin Datangi Kampus Sebelum Revisi Aturan yang Bikin UKT Mahal

Nadiem Ingin Datangi Kampus Sebelum Revisi Aturan yang Bikin UKT Mahal

Nasional
Saksi Kemenhub Sebut Pembatasan Kendaraan di Tol MBZ Tak Terkait Kualitas Konstruksi

Saksi Kemenhub Sebut Pembatasan Kendaraan di Tol MBZ Tak Terkait Kualitas Konstruksi

Nasional
Puan Maharani: Parlemen Dunia Dorong Pemerintah Ambil Langkah Konkret Atasi Krisis Air

Puan Maharani: Parlemen Dunia Dorong Pemerintah Ambil Langkah Konkret Atasi Krisis Air

Nasional
Hari Ke-10 Keberangkatan Haji: 63.820 Jemaah Tiba di Madinah, 7 Orang Wafat

Hari Ke-10 Keberangkatan Haji: 63.820 Jemaah Tiba di Madinah, 7 Orang Wafat

Nasional
Jokowi: Butuh 56 Bangunan Penahan Lahar Dingin Gunung Marapi, Saat Ini Baru Ada 2

Jokowi: Butuh 56 Bangunan Penahan Lahar Dingin Gunung Marapi, Saat Ini Baru Ada 2

Nasional
Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 Bersandar di Jakarta, Prajurit Marinir Berjaga

Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 Bersandar di Jakarta, Prajurit Marinir Berjaga

Nasional
Erupsi Gunung Ibu, BNPB Kirim 16 Juta Ton Bantuan Logistik untuk 1.554 Pengungsi

Erupsi Gunung Ibu, BNPB Kirim 16 Juta Ton Bantuan Logistik untuk 1.554 Pengungsi

Nasional
Pesawat Terlambat Bisa Pengaruhi Layanan Jemaah Haji di Mekkah

Pesawat Terlambat Bisa Pengaruhi Layanan Jemaah Haji di Mekkah

Nasional
Indonesia-Vietnam Kerja Sama Pencarian Buron hingga Perlindungan Warga Negara

Indonesia-Vietnam Kerja Sama Pencarian Buron hingga Perlindungan Warga Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com