Minta Penarikan RUU KUHP, KPK Diminta Tahu Diri...

"Sebaiknya KPK tahu diri di mana kedudukannya dalam struktur kenegaraan. Dia harus hormati wibawa seorang Presiden, karena barang itu (RUU) dibawa ke sini ya oleh Presiden, dan disetujui DPR sebagai program legislasi," ujar Muladi, di kompleks parlemen, Kamis (20/2/2014) dini hari.

Muladi mengungkapkan KPK seharusnya menghargai proses penyusunan draf RUU KUHP/KUHAP yang sudah dilakukan sejak 40 tahun lalu, sebelum KPK terbentuk. Proses penyusunannya juga melibatkan pakar-pakar hukum di Indonesia dan internasional.

Karena itu, Muladi menyarankan jika KPK merasa tidak dilibatkan dalam pembahasan ini, sebaiknya memberikan masukannya dalam bentuk surat kepada Presiden maupun DPR. Bila perlu, ucap mantan Menteri Kehakiman itu, KPK minta dipanggil DPR untuk didengarkan pendapatnya.

"Kami siap berdebat di dalam forum. KPK tidak bisa memaksakan dan mengancam bubar. Ada yang inginkan KPK itu bubar, kami menolaknya kok," imbuh Muladi. Terkait permintaan KPK agar tindak pidana luar biasa seperti korupsi tidak dicantumkan dalam RUU KUHP, Muladi menyatakan hal itu tidak bisa dilakukan.

Pasalnya, kata Muladi, RUU KUHP mencakup semua tindak pidana dan norma-norma yang berlaku umum. Untuk hukum acaranya, ucap Muladi, baru bisa diatur dalam undang-undang khusus. "Jadi seperti penyelidikan, penyadapan, penyidikan, itu bisa diatur di luar ini (RUU KUHP). Kami sudah melakukan kodifikasinya," ungkap Muladi.

Muladi memastikan penyusunan RUU KUHP maupun KUHAP tidak melemahkan KPK. Bahkan, kata dia, untuk kasus korupsi ada beberapa pasal yang dikeluarkan dari UU KUHP untuk dimasukkan ke RUU Tindak Pidana Korupsi yang kini juga digodok DPR. "Jadi dua-duanya akan berjalan bersama, bersinergi," ucap Muladi yang juga Ketua DPP Partai Golkar bidang Hukum dan HAM ini.

Sebelumnya diberitakan, KPK mengirimkan surat kepada DPR dan Presiden meminta pembahasan RUU KUHP/KUHAP dihentikan. KPK berdalih selain persoalan waktu yang singkat, substansi dari RUU KUHP juga masih memuat delik tindak pidana kejahatan luar biasa, padahal sudah ada UU tersendiri yang mengaturnya.

DPR menyatakan telah menerima surat yang disampaikan KPK itu. Namun, DPR bersama tim penyusun KUHP dari Pemerintah sepakat tetap melanjutkan pembahasan sampai ada sikap resmi dari Presiden.