Gerindra: Risma Harus Kuat dan Tabah

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon menyayangkan situasi pelik yang tengah dihadapi Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini atau yang akrab disapa Risma. Fadli berpesan agar Risma kuat dan tabah dalam situasi tersebut.

"Ibu Risma harus kuat serta harus tabah. Saya yakin rakyat Surabaya, bahkan Indonesia, mendukung di belakang dia," ujar Fadli melalui siaran pers, Selasa (18/2/2014).

Fadli menilai karier politik perempuan dengan segudang prestasinya sebagai wali kota itu masih panjang. Menurut Fadli, kebijakan Risma selama ini didukung masyarakat Surabaya. Risma juga dianggap menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat kecil selama tiga tahun kepemimpinannya. Itu antara lain ditunjukkan dengan menutup lokalisasi Dolly dan pendampingan terhadap eks pekerja sek komersial (PSK), serta menjaring anak putus sekolah dan memasukannya ke panti asuhan.

Fadli membandingkan Risma dengan Wakil Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, dua tokoh yang diusung Gerindra pada pemilihan kepala daerah. Menurutnya, tokoh berkarakter seperti itu seharusnya dilindungi, bukan dijadikan bahan politisasi sehingga kerjanya terganggu.

"Risma, Ahok (Basuki), Ridwan Kamil merupakan aset bangsa, itu harus kita lindungi," kata Fadli.

Ia berharap persoalan yang tengah menerpa Risma lekas berlalu sehingga Risma dapat fokus melaksanakan sejumlah program-program yang berpihak kepada rakyat.

Risma sempat dikabarkan hendak mundur dari jabatannya. Ia merasakan ada tekanan selama menduduki jabatan itu. Risma dikabarkan tidak cocok dengan wakilnya yang baru dilantik, Wisnu Sakti Buana. Risma pun sempat mempertanyakan soal keabsahan pelantikan Wisnu menjadi wakilnya.

Wisnu yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua DPRD Surabaya itu menggantikan posisi Bambang Dwi Hartono yang mundur untuk maju pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur pada 2013 lalu. Wisnu dipilih dalam forum paripurna anggota DPRD Surabaya yang sempat alot karena tarik ulur kepentingan politik di internal DPRD Surabaya, November 2013.