Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fahri: KPK Ungkap Aliran Dana, Bisa Hancurkan Wawan-Airin

Kompas.com - 14/02/2014, 13:51 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi III DPR Fahri Hamzah menganggap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) gegabah menginformasikan aliran dana tersangka kasus dugaan korupsi. Menurut Fahri, KPK dan PPATK tidak seharusnya membeberkan aliran dana tersebut sebelum benar-benar terbukti tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"KPK kembali melakukan aksinya mengaitkan dan mempertontonkan hubungan gelap seseorang melalui aliran dana yang didapatkan lewat PPATK. Seharusnya dana yang belum terbukti sebagai hasil pidana tidaklah layak alirannya dituduhkan sebagai TPPU atau aliran uang haram," kata Fahri, dalam pernyataan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (14/2/2014).

KOMPAS/PRIYOMBODO Fahri Hamzah Juru bicara PKS bidang Hukum
Ia merespons tindakan KPK yang mengungkap aliran dana dari adik Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan, ke sejumlah artis. Menurutnya, apa yang diungkap KPK adalah hal-hal di luar hukum. 

Fahri menuding KPK zalim karena membentuk opini untuk menciptakan pengadilan di luar hukum. Dampaknya, kata dia, bahtera rumah tangga Wawan dengan Airin Rachmi Diany bisa terganggu karena opini negatif yang terbentuk akibat informasi aliran uang dari KPK. Hal itu, menurutnya, terjadi pada tersangka korupsi Al Amin Nasution yang bercerai dengan istrinya, Kristina, beberapa tahun silam.

"Itu modus menghancurkan reputasi, kredibilitas, dan moral tersangka agar tidak bisa membela diri dan hancur. Saya juga lihat Airin - Wawan akan dibuat sama. Wawan akan mengalami pengadilan moral, meski dia sama sekali bukan pejabat negara," ujarnya.

Menurutnya, apa yang dilakukan KPK tindakan di luar koridor hukum karena dalam kampanye memberantas korupsi lebih memilih berperang dan membuat musuh lumpuh dengan cara apa pun. 

"Aliran dana adalah rahasia pribadi, tapi oleh PPATK dan KPK dijadikan ajang pertunjukan dan strategi humas untuk membuat seru permainan petak umpet korupsi ini. Indonesia dalam bahaya besar jika pemberantasan korupsi telah berubah fungsi menjadi perang yang tidak lagi melihat urut dan aturan hukum," katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Wawan dijerat KPK dengan TPPU. Puluhan mobil telah disita KPK, termasuk satu Toyota Vellfire dari kediaman artis Jennifer Dunn di Jalan Bangka, Jakarta Selatan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Saksi Mengaku Pernah Ditagih Uang Pembelian Senjata oleh Ajudan SYL

Saksi Mengaku Pernah Ditagih Uang Pembelian Senjata oleh Ajudan SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com