Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sutiyoso: Singapura Jangan Aneh, Negara Kecil Berani Tantang Kita

Kompas.com - 10/02/2014, 18:12 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketua Umum Partai Keadilan Indonesia (PKPI) Sutiyoso mengecam tindakan Singapura yang membatalkan pertemuan dialog pertahanan dengan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Menurut Sutiyoso, tindakan Singapura itu merupakan langkah yang tidak bersahabat.

"Singapura yang negara kecil, penduduknya cuma sepertiga DKI (Jakarta) saja berani tantang kita (Indonesia)," kata Sutiyoso di Kantor PKPI, Jakarta, Senin (10/2/2014).

Sebelumnya, pembatalan pertemuan tersebut terjadi di tengah polemik pasca-protes dari Pemerintah Singapura terkait rencana penamaan "KRI Usman Harun" pada salah satu kapal TNI Angkatan Laut.

Sutiyoso mengatakan, Usman dan Harun merupakan pahlawan Indonesia. Tak peduli apa yang telah mereka lakukan di Singapura, mantan Pangdam Jaya itu menganggap Usman dan Harun telah memiliki jasa yang besar bagi Indonesia dan pantas dijadikan pahlawan.

"Jadi Singapura jangan aneh-aneh melarang kita menggunakan nama mereka sebagai nama kapal perang. Kalau perlu tulis besar-besar namanya," ujarnya.

Sutiyoso menambahkan, Presiden dan Wakil Presiden pertama Indonesia, Soekarno dan Hatta, merupakan musuh besar bagi Belanda. Pasalnya, mereka telah membebaskan Indonesia yang selama bertahun-tahun menjadi jajahan Belanda.

"Tapi Belanda yang negara besar saja tidak pernah protes nama mereka dijadikan airport. Ini begitu Usman dan Harun mau dijadikan nama kapal, diprotes sama Singapura. Singapura jangan aneh, negara kecil mau ribut sama kita," ujarnya.

Ke depannya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu berharap pemerintah dan TNI dapat bersikap keras terhadap Singapura. Dia juga berharap Indonesia tidak perlu takut dan tetap memberi nama kapal perang dengan Usman Harun seperti yang sudah direncanakan.

Seperti diberitakan, Kementerian Pertahanan Singapura membatalkan pertemuan dialog pertahanan dengan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia yang sedianya akan digelar di Singapura bersamaan dengan acara kedirgantaraan, Singapore Airshow, 11-16 Februari 2014. Panglima TNI juga menerima pembatalan perihal undangan delegasi Indonesia ke Singapore Airshow yang jumlahnya mencapai 100 orang.

Karena Singapura membatalkan dialog bilateral itu, Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Minggu (9/2/2014) pagi, mendadak membatalkan kunjungannya ke Singapura yang semula direncanakan dimulai pada Minggu kemarin hingga Rabu (12/2/2014). Kementerian Pertahanan Singapura menolak untuk berkomentar terkait pembatalan pertemuan dialog antara militernya dan Indonesia.

TNI AL tetap teguh akan memakai nama KRI Usman Harun untuk salah satu fregat ringan yang tengah dipesan dari Inggris. Bagi TNI AL, keputusan itu final.

Usman Harun merupakan dua pahlawan nasional Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Presiden 050/TK/1968. Usman bin Said dan Harun bin Muhammad Ali adalah prajurit KKO (kini Korps Marinir TNI AL) yang dihukum mati di Singapura karena mengebom gedung perkantoran di kawasan Orchard, MacDonald House, pada 10 Maret 1965.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Nasional
Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Nasional
KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

Nasional
KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com