Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Priyo: Masuk Akal, Alasan Boediono Tolak Panggilan Timwas Century

Kompas.com - 07/02/2014, 18:32 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Priyo Budi Santoso mengaku dapat menerima penolakan Wakil Presiden Boediono untuk memenuhi panggilan Tim Pengawas DPR untuk Kasus Bank Century. Penolakan itu telah disampaikan Boediono melalui surat.

Priyo menjelaskan, dalam suratnya, Boediono menyatakan menolak hadir karena merasa sudah cukup memberikan keterangan kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, Boediono juga menolak hadir karena khawatir akan mengganggu proses hukum yang tengah berjalan di KPK.

"Beliau pernah menulis surat kepada DPR untuk tidak berkenan hadir dengan berbagai pertimbangan yang masuk akal. Saya kira biarkan semuanya berproses saja secara alamiah," kata Priyo di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (7/2/2014).

Politisi Partai Golkar itu menuturkan, DPR memang memiliki kewenangan untuk menghadirkan pihak yang dianggap diperlukan dalam pembahasan suatu kebijakan atau masalah. Namun, menurut Priyo, pihak yang diminta hadir juga berhak menolak jika memiliki alasan logis.

"Kalau alasannya sejauh ini bisa diterima, ya enggak masalah," ujarnya.

Saat diminta pendapat mengenai adanya dukungan dari sejumlah tokoh nasional agar Timwas Century memanggil Boediono, Priyo menolak berkomentar. Baginya, semua pendapat yang meminta Boediono perlu hadir dan memberikan klarifikasinya kepada timwas juga perlu diberikan dukungan.

"Ikutilah suara alam, kalau tokoh-tokoh menyarankan itu, itu jauh lebih baik. Saya sendiri tidak dapat berkomentar apa pun," pungkasnya.

Seperti diberitakan, Timwas Century sepakat memanggil Boediono untuk memberikan penjelasan mengenai keputusan memberikan FPJP kepada Bank Century. Boediono telah diperiksa KPK dengan kapasitasnya sebagai mantan Gubernur Bank Indonesia.

Dalam kesempatan terpisah, Boediono meyakini, langkah penyelamatan atau pengambilalihan Bank Century merupakan langkah yang tepat. Hal itu terbukti dengan situasi krisis yang dapat dilewati pada 2009 dan perekonomian Indonesia terus tumbuh. Bahkan, pada tahun 2012, pertumbuhan ekonomi Indonesia menempati peringkat kedua dunia, di bawah China.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com