Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Akan Panggil Halius Hosen yang Dicoret dari Daftar Caleg

Kompas.com - 04/02/2014, 12:10 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi Kejaksaan Halius Hosen yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dicoret dari daftar caleg tetap (DCT) oleh Komisi Pemilihan Umum. Alasannya, Halius dianggap menutupi informasi daftar riwayat hidupnya sebagai Ketua Komisi Kejaksaan. PDI-P akan memanggil Halius.

"Sebagai bagian dari mekanisme partai, kami akan melakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan," ujar Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristyanto, saat dihubungi, Selasa (4/2/2014).

Klarifikasi terhadap Halius akan dilakukan pada Rabu (5/2/2014) besok, di Kantor DPP PDI-P pukul 11.00 WIB. Menurut Hasto, PDI-P sudah melakukan penelusuran terhadap Halius. Hasilnya, Halius memang tidak mengakui dirinya sebagai Ketua Komisi Kejaksaan.

"Yang bersangkutan hanya mengaku sebagai pensiunan PNS," katanya.

Namun, PDI-P mempertanyakan alasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengeluarkan rekomendasi pencoretan Halius ketika namanya telah masuk DCT. "Bisa saja ini persaingan politik. Makanya, kami mau klarifikasi dulu," katanya.

Setelah melakukan klarifikasi, PDI-P akan mengambil sikap dan menjalankan rekomendasi dari Bawaslu. "Di sisi lain, kami juga akan tetap menjalankan rekomendasi Bawaslu. Kami taat pada aturan," ujar Hasto.

Sebelumnya, Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay menyatakan KPU akan mencoret dua nama caleg DPR yaitu, caleg PDI-P Halius Hosen dan caleg dari Partai Nasdem Bambang Herdadi. Pencoretan dilakukan atas rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Berdasarkan verifikasi yang dilakukan Bawaslu, Halius tidak memenuhi syarat pencalonan karena tidak memberi informasi riwayat hidup dan syarat administrasi secara lengkap.

Halius memang menyertakan formulir pengunduran dirinya sebagai jaksa, tetapi bukan sebagai Ketua Komjak. Halius dicalonkan PDI Perjuangan dari daerah pemilihan (Dapil) Sumatera Barat 1 nomor urut 2.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS Pecat Caleg di Aceh yang Ditangkap Karena Kasus Narkoba

PKS Pecat Caleg di Aceh yang Ditangkap Karena Kasus Narkoba

Nasional
Achsanul Qosasi Minta Maaf karena Terima Uang 40 M dari Proyek BTS

Achsanul Qosasi Minta Maaf karena Terima Uang 40 M dari Proyek BTS

Nasional
4 Poin Penting PP Tapera: Syarat Kepesertaan hingga Besaran Iurannya

4 Poin Penting PP Tapera: Syarat Kepesertaan hingga Besaran Iurannya

Nasional
DPR Setujui Revisi 4 Undang-Undang sebagai Usul Inisiatif

DPR Setujui Revisi 4 Undang-Undang sebagai Usul Inisiatif

Nasional
Menyoal Putusan Sela Gazalba Saleh, Kewenangan Penuntutan di UU KPK dan KUHAP

Menyoal Putusan Sela Gazalba Saleh, Kewenangan Penuntutan di UU KPK dan KUHAP

Nasional
Achsanul Qosasi Akui Terima Uang dari Proyek BTS: Saya Khilaf

Achsanul Qosasi Akui Terima Uang dari Proyek BTS: Saya Khilaf

Nasional
Warga Kampung Susun Bayam Keluhkan Kondisi Huntara: Banyak Lubang, Tak Ada Listrik

Warga Kampung Susun Bayam Keluhkan Kondisi Huntara: Banyak Lubang, Tak Ada Listrik

Nasional
Dikonfrontasi Jaksa, Istri SYL Tetap Bantah Punya Tas Dior dari Duit Kementan

Dikonfrontasi Jaksa, Istri SYL Tetap Bantah Punya Tas Dior dari Duit Kementan

Nasional
Bos Maktour Travel Mengaku Hanya Diminta Kementan Reservasi Perjalanan SYL ke Saudi, Mayoritas Kelas Bisnis

Bos Maktour Travel Mengaku Hanya Diminta Kementan Reservasi Perjalanan SYL ke Saudi, Mayoritas Kelas Bisnis

Nasional
Jadi Tenaga Ahli Kementan, Cucu SYL Beralasan Diminta Kakek Magang

Jadi Tenaga Ahli Kementan, Cucu SYL Beralasan Diminta Kakek Magang

Nasional
Jadi Ahli Sengketa Pileg, Eks Wakil Ketua MK: Sistem Noken Rentan Dimanipulasi Elite

Jadi Ahli Sengketa Pileg, Eks Wakil Ketua MK: Sistem Noken Rentan Dimanipulasi Elite

Nasional
Putusan Bebas Gazalba Saleh Dikhawatirkan Bikin Penuntutan KPK Mandek

Putusan Bebas Gazalba Saleh Dikhawatirkan Bikin Penuntutan KPK Mandek

Nasional
Polemik Putusan Sela Gazalba, KPK Didorong Koordinasi dengan Jaksa Agung

Polemik Putusan Sela Gazalba, KPK Didorong Koordinasi dengan Jaksa Agung

Nasional
Jadi Ahli Sengketa Pileg, Eks Hakim MK: Mayoritas Hasil Pemilu di Papua Harus Batal

Jadi Ahli Sengketa Pileg, Eks Hakim MK: Mayoritas Hasil Pemilu di Papua Harus Batal

Nasional
UKT Batal Naik Tahun Ini, Pemerintah Dinilai Hanya Ingin Redam Aksi Mahasiswa

UKT Batal Naik Tahun Ini, Pemerintah Dinilai Hanya Ingin Redam Aksi Mahasiswa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com