Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

26 DPW PKB Sepakat Calonkan JK Jadi Presiden

Kompas.com - 30/01/2014, 17:40 WIB


BANJARMASIN, KOMPAS.com - Sebanyak 24 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang sedang berkumpul di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sepakat mengusung mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK), sebagai bakal calon Presiden RI pada Pilpres 2014. Kesepatan itu diambil dalam pertemuan dengan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar dan JK di sebuah hotel di Banjarmasin, Kamis (30/1/2014),

Setelah disepakati, Ke-24 unsur pimpinan PKB se-Indonesia lalu meminta jawaban dari JK apakah bersedia dicalonkan sebagai Presiden dari PKB.

"Kami ingin jawaban pak Jusuf Kalla, atas ketersediaan menjadi calon Presiden RI pada Pemilu Presiden mendatang. Keinginan itu sudah kami bahas bersama-sama selama pertemuan di Banjarmasin ini, " kata Ketua DPW Kalsel Zairullah Azhar seperti dikutip Antara.

Mendengar pertanyaan tersebut, JK menyatakan kesediaannya sekaligus berterima kasih atas kepercayaan PKB terhadap dirinya untuk ikut bersama-sama membangun bangsa ini agar lebih baik ke depannya.

Dalam pertemuan itu, JK juga meminta kepada seluruh kader PKB untuk bertindak sesuai dengan keinginan masyarakat jika ingin menjadi pilihan masyarakat luas. Artinya, agar PKB disuka, tergantung bagaimana PKB menunjukkan diri sebagai partai yang benar-benar peduli terhadap kebaikan dan menjauhi segala keburukan.

"Sebuah partai akan menjadi besar dan menjadi pilihan jika menunjukan begitu banyak amal pada publiknya. Sebaliknya partai itu akan hancur dan ditinggalkan jika terbukti begitu banyak menujukkan dosa kepada publiknya," kata politisi senior Partai Golkar itu.

Muhaimin mengatakan, tak salah jika PKB mengusung JK sebagai capres lantaran yang bersangkutan adalah tokoh nasional yang dikenal luas, dan terbukti berhasil memecahkan banyak persoalan dan konflik di berbagai daerah.

Melihat sikap JK yang selalu ingin memperbaiki dalam setiap adanya persoalan, Muhaimin meyakini JK akan mampu berhasil memperbaiki bangsa Indonesia yang sekarang masih menemukan banyak persoalan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Ungkap Peran 2 WN Nigeria dalam Kasus Penipuan Berkedok E-mail Bisnis

Polri Ungkap Peran 2 WN Nigeria dalam Kasus Penipuan Berkedok E-mail Bisnis

Nasional
Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Nasional
Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat 'Nyantol'

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat "Nyantol"

Nasional
Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok 'E-mail' Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok "E-mail" Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Nasional
Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Nasional
Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Nasional
Rayakan Ulang Tahun Ke-55, Anies Gelar 'Open House'

Rayakan Ulang Tahun Ke-55, Anies Gelar "Open House"

Nasional
KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 'Supplier' Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 "Supplier" Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com