Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Syarief Didesak Mundur dari Ketua Harian, Ini Komentar Demokrat

Kompas.com - 30/01/2014, 14:46 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarief Hasan didesak mundur oleh politisi Partai Demokrat Gede Pasek Suardika karena dinilai tak cakap dalam mengurus partai. Namun, Syarief masih dibela sejumlah elite partai pemenang Pemilu 2009 itu. Syarief dipastikan akan tetap menjadi pimpinan Partai Demokrat.

Wakil Ketua Umum Demokrat Max Sopacua mengatakan, saran Pasek sama sekali tidak bisa mewakili partainya. Max menilai polemik antara partainya dan Pasek mencuat pasca-surat pemecatan yang dikeluarkan Syarief Hasan kepada Pasek.

"Ini hanya letupan saja. Plus-minus dari sebuah keputusan," ujar Max di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2014).

Anggota Komisi I DPR itu menuturkan, Syarief juga tak akan digeser dari posisinya. Pasalnya, pelaksanaan pemilu sudah semakin dekat dan Syarief memegang posisi strategis. "Jadi, saya rasa sudah terlambat," kata Max.

Wakil Ketua Umum Demokrat lainnya, Nurhayati Ali Assegaf, enggan mengomentari pernyataan Pasek. Dia hanya meminta agar Pasek bisa menghormati Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat.

"Semua ada mekanismenya. Sudah ada keputusan, harus kita hargai. Kalau ada ketidakcocokan, biar jadi urusan individu sendiri, bukan DPP," kata Nurhayati.

Sebelumnya, Gede Pasek yang baru saja dipecat Demokrat meminta agar Syarief segera mundur. Desakan Pasek ini dilakukan karena melihat kinerja Syarief yang kurang memuaskan dalam memimpin Partai Demokrat.

"Dia (Syarief) kan bilang, surat itu urusan kecil, masalah teknis. Ini urusan kecil saja nggak beres, gimana mau mengurus partai yang rumit dan strategis? Lebih baik mundur dari Ketua Harian Partai Demokrat," ujar Pasek.

Pasek menyoroti surat pemecatan terhadap dirinya yang ditandatangani Syarief dan Sekretaris Jenderal Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas). Menurutnya, pemecatan harus dilakukan Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono. Akibat hal ini, Pasek menolak pemecatannya dari DPR. Surat pemecatan Pasek juga akhirnya dikembalikan pimpinan DPR dengan alasan serupa.

Selain itu, tambah Pasek, selama di bawah kepemimpinan Syarief Hasan, dukungan terhadap Partai Demokrat juga tak beranjak naik. Yang terjadi justru sebaliknya, elektabilitas Demokrat terus turun berdasarkan hasil survei berbagai lembaga survei.

Pasek mengatakan, Syarief lebih banyak memecat para pengurus Demokrat di daerah tanpa prosedur. "Beliau telah gagal menerjemahkan instruksi Pak SBY. Lebih baik, Pak Syarief konsentrasi saja menghadapi berbagai masalah di Kemenkop UKM," imbuhnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com