Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Tunjuk Kepala BNPB Jadi Penanggung Jawab Penanganan Erupsi Sinabung

Kompas.com - 24/01/2014, 13:20 WIB

KABANJAHE, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjuk Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Maarif menjadi penanggung jawab penanganan terpadu erupsi Sinabung.

"Agar semua upaya ini berhasil dengan baik, dilaksanakan dengan baik, saya putuskan menarik pengelolaaan termasuk pengendalian dari penanganan sehingga pimpinannya langsung ditangan Kepala BNPB. Beliau akan dibantu elemen dari kementerian dan lembaga pusat," kata Presiden dalam keterangan pers di lokasi pengungsian di kompleks Paroki Kabanjahe, Jumat.

Presiden menginginkan keputusan yang diambil terkait penanganan komprehensif bencana alam letusan Gunung Sinabung dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan tahapan yang sudah digariskan.

Meski pengelolaan dan pengendalian dipegang oleh Kepala BNPB, Gubernur Sumatera Utara dan Bupati Tanah Karo tetap membantu dalam proses penanganan hingga pemulihan.

Presiden juga menunjuk Kepala Staf Kodam I Buki Barisan Brigadir Jenderal TNI Andoko untuk membantu Kepala BNPB.

Solusi Jangka Pendek

Untuk saat ini, kata Presiden, ia sudah memutuskan apa saja yang harus dilaksanakan dalam jangka pendek.

"Saya sudah memutuskan apa saja yang harus dilaksanakan dalam jangka pendek, sebulan dua bulan mendatang. Kalau sebelum Maret erupsi sudah berakhir berarti lebih cepat lagi, tapi hingga dua bulan ke depan kita sudah siap," kata Presiden.

Presiden meminta, bantuan logistik dan kesehatan bagi warga di penampungan akan terus dilanjutkan, demikian pula ketersediaan makanan minuman dan air bersih.

"Ini saya percayakan pada BNPB dibantu oleh satuan yang dibawah kendali BNPB dan pemerintah daerah. Saya tidak ingin ada masalah bagi saudara kita yang ada di penampungan," kata Presiden.

"Menyangkut pendidikan, saya beri bantuan beasiswa SD, SMP dan SMA sampai perguruan tinggi. Saudara kita jangan ada yang putus sekolah termasuk yang menjadi mahasiswa yang belajar dan kuliah di luar Kabanjahe. Yang tadinya bekerja, kemudian menganggur karena belum bisa kembali, kebijakan bekerja untuk mendapatkan insentif dilanjutkan. Bantuan cash for work dilanjutkan," tegas Presiden.

Pemerintah, kata Presiden juga akan menangani pertanian, perkebunan dan peternakan yang rusak.

"Bagi yang pertanian, perkebunan dan peternakan, pemerintah akan beri bantuan yang tepat dengan jumlah yang tepat saudara kita yang alami kerugian sehingga pertanian terganggu. Bagi yang bekerja dan mendapatkan bantuan permodalan dari perbankan, pemerintah bekerjasa dengan otoritas jasa keuangan, saya sudah bicara langsung dengan OJK beberapa kali, yang punya pinjaman Bank, akan dilakukan penjadwalan ulang, masih bisa meminjam kembali pinjaman baru bahkan yang betul-betul terdampak langsung dan rusak, maka bunga pinjaman akan dihapuskan," kata Presiden.

Jumat pagi, Presiden bertolak menuju Medan dan dijadwalkan meninjau Bandara Kuala Namu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com