Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendikbud Klaim Kurikulum 2013 Berlaku di Kabinet Selanjutnya

Kompas.com - 14/01/2014, 17:22 WIB
Indra Akuntono

Penulis


TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh mengklaim kurikulum 2013 akan terus berlaku di kabinet selanjutnya. Saat ini pihaknya tengah merumuskan anggaran dan aturan hukum agar pelaksanaannya dapat sah secara konstitusi.

Menurut Nuh, sedikitnya ada tiga alasan yang menjamin kurikulum 2013 tetap akan berlaku setelah kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berakhir di tahun ini.

Alasan pertama adalah kepastian dari sisi intelektualitas. Berdasarkan hasil sensus, konsep kurikulum ini dapat diterima dan menunjukkan hasil yang cukup positif.

"Kepastian dari sisi intelektual atau rasionalitas dari kurikulum itu sendiri. Kalau rasionalitas bisa dipegang, masuk akal, maka pemerintahan berikutnya akan meneruskan," kata Nuh, di Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, Selasa (14/1/2014).

Mengenai anggaran, kata Nuh, pemerintahan saat ini masih memiliki wewenang menyusun anggaran pendidikan untuk tahun 2015. Dengan demikian, meski pemerintahan Presiden SBY berakhir, tapi tanggung jawab penggunaan anggaran masih merujuk pada pemerintahan yang menyusun di sebelumnya.

Dari sisi kebijakan, Nuh menuturkan akan segera terbit Peraturan Pemerintah untuk menguatkan implementasi kurikulum 2013 dari sisi legitimasi. PP tersebut akan menjaga keberlanjutan pelaksanaan kurikulum 2013 di tahun-tahun selanjutnya. Dari situ kami pastikan kurikulum ini masih hidup dan eksis," pungkasnya.

Untuk diketahui, kurikulum 2013 telah diimplementasikan secara terbatas dan bertahap di tahun 2013. Implementasi ini dilakukan di ribuan sekolah, di sejumlah daerah.

Untuk 2014, implementasi kurikulum 2013 akan dilakukan bertahap mulai pekan kedua di bulan Juli. Capaiannya lebih luas dengan melibatkan 208.000 sekolah di semua jenjang, dengan 31 juta siswa, dan 1,3 guru, kepala sekolah, serta pengawas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Nasional
Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Nasional
Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Nasional
Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Nasional
14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

Nasional
Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com