Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wajar, PKB Gandeng Bos Lion Air Rusdi Kirana

Kompas.com - 13/01/2014, 11:50 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Departemen Politik dan Hubungan Internasional Center for Strategic and International Studies (CSIS) Phillip J Vermonte menilai, wajar jika Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menunjuk Presiden Direktur Lion Air Rusdi Kirana sebagai Wakil Ketua Umum PKB. Menurutnya, PKB ingin merekrut seorang figur yang andal untuk mempercepat aksi manajerial menghadapi Pemilu 2014.

"Saya kira wajar, dan positif kalau ada partai mencari orang yang punya managerial skill. Kalau afiliasinya ke PKB, enggak ada masalah," kata Phillip, saat dihubungi, Senin (13/1/2014).

Alasan lainnya, kata Phillip, PKB selama ini sangat terbuka dengan kelompok minoritas. Hal ini juga disampaikan Rudi menjadi alasannya memilih PKB. 

Phillip mengatakan, hal ini juga tak hanya terjadi di PKB. Partai Hanura menggandeng Hary Tanoesoedibjo dan diberikan posisi penting sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu Hanura. Bahkan, Hary Tanoe telah dideklarasikan sebagai bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Wiranto.

"Mungkin dari perspektif organisasi kurang baik, tapi kalau dalam politik itu wajar-wajar saja karena mereka butuh shortcut dan orang-orang yang sudah matang untuk mempercepat action," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar mendeklarasikan Rusdi sebagai Waketum PKB. Pria yang akrab disapa Cak Imin itu yakin Rusdi mampu memaksimalkan manajemen untuk membesarkan PKB. Ia melanjutkan, keputusan menunjuk Rusdi sebagai waketum telah melewati proses dan diskusi yang panjang.

Selain melibatkan seluruh petinggi PKB, keputusannya juga telah dikomunikasikan dengan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama. Rusdi mengaku tertarik bergabung ke PKB karena merasa memiliki utang budi dengan pendiri partai tersebut KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Baginya, Gus Dur adalah tokoh pluralis yang memberikan ruang luas pada kelompok minoritas seperti dirinya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com