Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Curhat" Hamdi Muluk Mundur dari Komite Audit Survei Konvensi Demokrat

Kompas.com - 13/01/2014, 07:51 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat terus melalui jalan terjal. Setelah dicibir karena dianggap tak transparan, kini internal komite mulai rontok.

Pakar psikologi dari Universitas Indonesia (UI), Hamdi Muluk, mengundurkan diri dari anggota Komite Audit Survei Konvensi Demokrat. Hamdi menjelaskan, pada awalnya, ia diminta komite untuk masuk menjadi anggota komite untuk mengaudit survei dalam Konvensi Demokrat.

Ia mengaku tertarik dan memutuskan menerima tawaran setelah diyakinkan oleh beberapa anggota komite dari eksternal Partai Demokrat, salah satunya adalah Effendi Ghazali, yang tak lain sahabat sesama akademisi UI.

"Waktu itu mereka meyakinkan saya. Katanya konvensi ini bagus, bisa mengurangi oligarki politik, saya suka, dan akhirnya menerima," kata Hamdi, saat dihubungi dari Jakarta, Minggu (12/1/2014) malam.

Akan tetapi, ketertarikannya pada konvensi terus-menerus tergerus dan anjlok. Penyebabnya adalah karena komite yang dianggapnya tak serius menyusun dan menggarap pelaksanaan konvensi.

Pada medio Oktober-November 2013, ada sekitar 4-5 undangan rapat bersama komite. Agendanya adalah untuk menyelaraskan kerja tim audit dengan aturan main dalam konvensi. Namun, rapat itu tak pernah sekalipun berjalan efektif dan selalu molor dari waktu yang dijadwalkan.

Selain waktu rapat yang selalu molor, guru besar psikologi UI ini juga tak suka dengan gaya kerja komite, dan cara mengundang rapat yang dinilainya terlalu mepet. Beberapa anggota komite, ia katakan, datang dan pergi sesuka hati, padahal pada waktu yang sama ada agenda rapat bersama tim audit yang beranggotakan Tamrin Amal Tamagola, Andrinof Chaniago, dan Al Muktabar.

"Diminta datang ke Wisma Kodel, katanya rapat, jangan sampai telat. Tapi, ternyata ruangan kosong. Undangan rapat jam 4 sore, tapi mulainya selalu setelah makan malam," ujarnya.

Dengan pola kerja yang seperti itu, kata Hamdi, dia menjadi tak dapat bekerja optimal. Aturan main untuk tim audit tak pernah dibuat dan surat pengangkatan yang resmi juga tak pernah ia terima. Komunikasi selalu dijalin lewat SMS, termasuk ajakan komite kepada Hamdi untuk menjadi tim audit.

"Harusnya kan jelas dibicarakan apa yang saya kerjakan, hak dan kewajiban dan lainnya. Ini kan enggak, yang ada hanya ha-ha he-he saja," ungkapnya.

Buntutnya, pada pekan kedua Desember 2013, Hamdi memutuskan mengundurkan diri sebagai anggota tim audit. Pengunduran diri itu ia sampaikan melalui SMS kepada Sekretariat Konvensi selaku pihak yang mengundangnya.

"Saya kirim SMS, saya bilang enggak bisa kerja optimal dengan gaya bekerja seperti ini. Saya juga bilang maaf mengundurkan diri pakai SMS karena kalau pakai tertulis kan lucu juga soalnya pengangkatan dilakukan lewat SMS. Saya menganggap komite enggak serius," tandasnya.

Sebagai informasi, komite audit dibentuk untuk menjaga kredibilitas hasil survei kandidat konvensi yang dilakukan tiga lembaga survei. Ada empat tugas pokok dan fungsi tim audit, yakni membuat panduan untuk tiga lembaga survei, memastikan survei yang dilakukan memenuhi kaidah ilmiah dan etika yang telah dirumuskan komite audit, mengontrol pelaksanaan survei, dan memastikan semuanya berjalan sesuai aturan.

Saat ini, konvensi mulai memasuki babak-babak panas. Setelah 11 kandidat bertemu dengan media, selanjutnya akan digelar debat antarkandidat sebelum akhirnya dilakukan survei tersebut. Pemenang dari konvensi akan menjadi calon presiden Partai Demokrat periode 2014-2019.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Jokowi dan PDI-P, Projo: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Projo: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com