Mega Tak Akan "Nyapres"?

"Saya belum pernah mendengar dari ring satu. Dari Tjahjo (Tjahjo Kumolo), Sekjen PDI Perjuangan, Hasto, TB Hasanudin bilang juga Mbak Mega tidak akan maju. Tapi, dia mengajukan kader-kader muda, ada Jokowi, Ganjar, Risma. Dari pembicaraan saya langsung, Mbak Mega tidak akan maju. Alasan dia sangat sederhana, 'Panda kamu pikir saya tidak tahu malu, saya sudah sering kalah, 2014 saya sudah nenek-nenek'," papar Panda, seraya menirukan perkataan Mega, Jumat (10/1/2014), di sela peringatan HUT PDI Perjuangan, di Jakarta.

Perbincangannya dengan Mega itu berlangsung pada tahun 2010, setelah Pemilihan Presiden 2009. Ia menilai, sikap Mega itu tidak akan berubah.

Namun, kata Panda, Mega belum pernah memberikan sinyal atau menyebutkan siapa kandidat calon presiden yang akan diajukan PDI Perjuangan. Dalam sejumlah survei, nama kader PDI Perjuangan yang kini menjabat Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, selalu menjadi kandidat capres dengan elektabilitas tertinggi.

Ketika ditanya, apakah hasil survei ini menjadikan Jokowi berpeluang besar menjadi capres PDI Perjuangan, Panda mengatakan, "Siapa pun punya (peluang)".

Dalam wawancara dengan Kompas, Megawati belum bersedia membuka sosok yang dipilihnya. Bahkan, ia sendiri mengaku belum tahu apa akan maju lagi dalam pemilihan umum presiden kali ini.

”Kita mesti lihat, kita mesti ukur. Saya melihat siapa-siapa saja (yang potensial). Saya tidak mau memilih kucing dalam karung,” kata Mega, Senin (6/1/2014).

Langkah Megawati itu cukup mengejutkan mengingat hasil survei menunjukkan PDI-P dan Jokowi mampu mengungguli kandidat yang lain. Baginya, survei itu tidak bisa dijadikan pegangan untuk mencalonkan seseorang.

”Kalau itu dijadikan pegangan, kita akan lupa diri. Jadikan sebagai gambaran saja dan kita (tetap) kerja keras,” katanya.

Menurut Mega, sebagai ketua umum partai yang memiliki hak prerogatif, ia dapat memutuskan calon yang diusung tanpa mekanisme rapat di internal partai. Ia juga berhak memutuskannya kapan pun sesuai dengan kalkulasi politik yang dimilikinya.

”Saya tahu yang dimaksud adalah (apakah) Jokowi? Tunggu dulu. Itu kan kalkulasi saya. Sebagai ketum partai, saya dapat hak prerogatif,” katanya.

”Meskipun Rakernas III menyebutkan penyebutan nama setelah mendapat hasil Pemilu 9 April, saya ketua umum punya hak prerogatif. Artinya, bisa saja sewaktu-waktu. Bisa siapa saja,” lanjutnya.