Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ali Masykur: Ekonomi Susah, Masak Beribadah Juga Susah!

Kompas.com - 07/01/2014, 14:39 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kandidat Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat Ali Masykur Musa mengaku akan fokus pada dua hal jika nanti terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019. Dua hal itu adalah persoalan ketahanan pangan dan penyelesaian masalah intoleransi yang terjadi di Indonesia.

Mengenai ketahanan pangan, Ali berpendapat, kondisi saat ini semakin memprihatinkan karena para petani dan nelayan terus disudutkan dalam kondisi yang sulit. Gagasan yang ia berikan adalah peningkatan subsidi untuk petani dan nelayan, sehingga produksi pangan meningkat dan ketahanan pangan akan dicapai.

"Kehidupan petani dan nelayan belum mendapat nilai tukar yang pas, sesuai dengan kebutuhan pangan, sosial, kesehatan dan pendidikan," kata Ali saat bertemu dengan media di Sekretariat Konvensi Demokrat, di Jakarta Selatan, Selasa (7/1/2014).

Dalam catatan Ali, jumlah petani dan nelayan di Indonesia mencapai sekitar 35 persen dari jumlah penduduk di Indonesia. Karenanya, perlu kebijakan yang lebih tegas untuk menjamin subsidi para petani dan nelayan dengan sasaran mencapai ketahanan pangan secara nasional.

Pada APBN 2013, kata Ali, subsidi pangan hanya Rp 21 triliun. Ia merasa jumlah subsidi tersebut sangat kecil. Ia berjanji akan meningkatkan anggaran subdisi sampai sekitar Rp 60 triliun jika terpilih sebagai Presiden.

Peningkatan anggaran subdisi pangan itu berasal dari alih alokasi subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang sangat besar. Ali berpendapat, subsidi BBM perlu dikurangi dan dialokasikan ke pos lain karena 62 persennya dinikmati oleh kelompok menengah ke atas yang berada di kota-kota besar.

"Kalau tidak ada perpindahan subsidi BBM ke subsidi pangan, maka akan terjadi kesenjangan yang sangat menganga," ujarnya.

Subsidi pangan, lanjut Ali, akan difokuskan untuk subsidi pupuk dan benih bagi petani atau nelayan, menjamin harga jual di hilir, memperluas lahan, dan lainnya.

"Misalnya untuk bahan bakar, dari 48 juta kilo liter BBM yang disubsidi, 2 juta kiloliter diberikan untuk petani dan nelayan. Dengan subsidi itu juga kita alih fungsikan dan bukan lahan baru untuk petani atau nelayan," katanya.

Sedangkan mengenai penuntasan masalah intoleransi, Ali mengaku ingin mewujudkannya untuk menjawab permintaan masyarakat yang ia temui di beberapa daerah. Baginya, sejumlah penyebab utama kasus intoleransi adalah rendahnya kesejahteraan dan dijadikannya agama sebagai komoditas politk.

"Intoleransi harus diselesaikan. Bangsa yang besar harus dapat meramu perbedaan. Tidak ada Indonesia tanpa pluralisme. Ekonomi sudah susah, masak beribadah juga mau susah," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com