Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wa Ode Bantah Bahas DPID dan Minta "Fee" 6 Persen

Kompas.com - 06/01/2014, 15:28 WIB
Dian Maharani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fraksi Partai Amanat Naisonal (PAN), Wa Ode Nurhayati, membantah pernah membahas daerah penerima alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) tahun 2011 dengan politikus Partai Golkar Haris Andi Surahman dan Fadh El Fouz.

Dia juga membantah meminta fee enam persen saat bertemu Haris dan staf WON Center, Syarif Achmad, di Restoran Pulau Dua, Senayan, Jakarta. "Demi Allah tidak ada saya bertemu dengan Haris dan Fadh bicarakan fee, Yang Mulia," kata Wa Ode ketika bersaksi untuk Haris di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (6/1/2014).

Wa Ode mengatakan, pertemuan di Restoran Pulau Dua hanya untuk makan siang, dan Haris ingin membicarakan rencana maju menjadi calon Wali Kota Kendari. Saat itu, terang Wa Ode, DPID juga belum dibahas di Badan Anggaran (Banggar) DPR. Namun, hakim terus mencecar Wa Ode soal pertemuan itu.

"Jadi dakwaan jaksa tidak benar ini?" tanya hakim.

"Tidak benar, saya tidak pernah bahas DPID di Resto Pulau Dua," kata Wa Ode.

Jaksa Rini Triningsih pun meminta Wa Ode untuk jujur. Wa Ode juga membantah membahas DPID ketika bertemu Haris dan Fadh di Bank Mandiri. Menurut Wa Ode, saat itu ia tidak sengaja bertemu Haris dan Fadh. "Makanya waktu itu di persidangan saya minta ditunjukkan CCTV Bank Mandiri bahwa tidak ada sama sekali berkomunikasi," kata Wa Ode.

Haris sendiri didakwa menyuap Wa Ode sebesar Rp 6,250 miliar. Pemberian uang itu agar Wa Ode selaku anggota Banggar DPR mengusahakan wilayah Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bener Meriah, dan Kabupaten Minahasa sebagai daerah penerima alokasi DPID tahun 2011.

Dalam dakwaan, Haris, Syarif, dan Wa Ode pernah bertemu di Restoran Pulau Dua Senayan, Jakarta. Saat itu, Wa Ode meminta commitment fee 6 persen dari alokasi DPID. Total uang yang akan diberikan pada Wa Ode sebesar Rp 5,5 miliar. Sementara itu, untuk alokasi DPID di Kabupaten Minahasa direncanakan sebesar Rp 15 miliar. Wa Ode kembali meminta Rp 750 juta sehingga total Rp 6,250 miliar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com