Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Agar Berdaya Jual Lagi, Perlu Penyisihan Konvensi Demokrat

Kompas.com - 02/01/2014, 12:38 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat dinilai masih belum menemukan nilai jualnya di mata publik meski pada bulan Januari 2014 ini akan ada debat antar-11 peserta konvensi. Anggota Komite Konvensi, Effendi Ghazali, mengusulkan penyisihan peserta konvensi dilakukan secara berkala.

"Sebaiknya nanti ada penyisihan kalau melihat pengalaman beberapa bulan ini yang tidak menarik. Dari 11 peserta konvensi ini, misalnya, dilakukan penyisihan setiap kali hasil survei dikeluarkan," ujar Effendi saat dihubungi, Kamis (2/1/2014).

Survei konvensi akan dilakukan sebanyak tiga kali. Setiap hasil survei keluar, kata Effendi, penyisihan harus dilakukan.

"Misalkan dari yang 11 orang, menjadi 8 orang, kemudian 4 orang, dan akhirnya menjadi satu orang," tutur Effendi.

Pakar komunikasi politik Universitas Indonesia ini menyatakan, penyisihan yang selalu terjadi ini akan membuat setiap kandidat merasakan semangat kompetisi. Selain itu, Effendi meyakini sajian konvensi akan semakin menarik berkat adanya kontestasi.

"Walaupun Demokrat sudah menyatakan tak akan ada penyisihan, tapi saya akan usulkan dalam rapat komite besok," ucap Effendi.

Untuk mendukung usulan penyisihan ini, Effendi pun meminta agar hasil survei selalu dibuka kepada publik.

Seperti diberitakan, pelaksanaan Konvensi Capres Partai Demokrat mendapat kritik karena dianggap tidak populer. Berdasarkan survei yang dilakukan Founding Fathers House (FFH) pada 9 Oktober-9 November 2013, sebanyak 76 persen responden mengaku tidak tahu bahwa Partai Demokrat sedang melakukan konvensi. 

Hal senada juga terungkap dalam survei Center for Strategic and International Studies (CSIS) awal Desember 2013 lalu. Sebanyak 83,1 persen responden mengaku tidak mengetahui ajang penjaringan calon presiden partai SBY itu. Hanya16,9 persen masyarakat yang tahu Konvensi Capres Partai Demokrat. Peneliti CSIS, Tobias Basuki, mengatakan, survei ini menunjukkan terjadinya kegagalan dalam pelaksanaan konvensi. Padahal, Konvensi Demokrat ini sejatinya dilakukan untuk mengembalikan citra partai yang telah tersandung dalam banyak kasus korupsi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gus Muhdlor Cabut Gugatan Praperadilan untuk Revisi

Gus Muhdlor Cabut Gugatan Praperadilan untuk Revisi

Nasional
KPU Sebut Faktor Kesiapan Bikin Calon Independen Batal Daftar Pilkada 2024

KPU Sebut Faktor Kesiapan Bikin Calon Independen Batal Daftar Pilkada 2024

Nasional
Hal yang Perlu Diperhatikan Saat Jemaah Haji Tinggalkan Hotel untuk Ibadah di Masjid Nabawi

Hal yang Perlu Diperhatikan Saat Jemaah Haji Tinggalkan Hotel untuk Ibadah di Masjid Nabawi

Nasional
Pakar: Ada 1 Opsi Ubah UU Kementerian Negara, Ajukan Uji Materi ke MK tapi...

Pakar: Ada 1 Opsi Ubah UU Kementerian Negara, Ajukan Uji Materi ke MK tapi...

Nasional
Suhu Madinah Capai 40 Derajat, Kemenag Minta Jemaah Haji Tak Paksakan Diri Ibadah di Masjid Nabawi

Suhu Madinah Capai 40 Derajat, Kemenag Minta Jemaah Haji Tak Paksakan Diri Ibadah di Masjid Nabawi

Nasional
MKMK Diminta Pecat Anwar Usman Usai Sewa Pengacara KPU untuk Lawan MK di PTUN

MKMK Diminta Pecat Anwar Usman Usai Sewa Pengacara KPU untuk Lawan MK di PTUN

Nasional
Lewat Pesantren Gemilang, Dompet Dhuafa Ajak Donatur Lansia Jalin Silaturahmi dan Saling Memotivasi

Lewat Pesantren Gemilang, Dompet Dhuafa Ajak Donatur Lansia Jalin Silaturahmi dan Saling Memotivasi

Nasional
Hari Pertama Penerbangan Haji, 4.500 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Pertama Penerbangan Haji, 4.500 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Ajak Masyarakat Sultra Doa Bersama supaya Bantuan Beras Diperpanjang

Jokowi Ajak Masyarakat Sultra Doa Bersama supaya Bantuan Beras Diperpanjang

Nasional
World Water Forum Ke-10, Ajang Pertemuan Terbesar untuk Rumuskan Solusi Persoalan Sumber Daya Air

World Water Forum Ke-10, Ajang Pertemuan Terbesar untuk Rumuskan Solusi Persoalan Sumber Daya Air

Nasional
Syarat Sulit dan Waktu Mepet, Pengamat Prediksi Calon Nonpartai Berkurang pada Pilkada 2024

Syarat Sulit dan Waktu Mepet, Pengamat Prediksi Calon Nonpartai Berkurang pada Pilkada 2024

Nasional
MKMK Sudah Terima Laporan Pelanggaran Etik Anwar Usman

MKMK Sudah Terima Laporan Pelanggaran Etik Anwar Usman

Nasional
Anak SYL Minta Pejabat Kementan Biayai Renovasi Kamar Rp 200 Juta

Anak SYL Minta Pejabat Kementan Biayai Renovasi Kamar Rp 200 Juta

Nasional
Agus Rahardjo Sebut Penyidik KPK Tunduk ke Atasan di Kejaksaan, Kejagung: Jangan Asal 'Statement'

Agus Rahardjo Sebut Penyidik KPK Tunduk ke Atasan di Kejaksaan, Kejagung: Jangan Asal "Statement"

Nasional
Stafsus SYL Disebut Minta Kementan Danai Pengadaan Paket Sembako Senilai Rp 1,9 Miliar

Stafsus SYL Disebut Minta Kementan Danai Pengadaan Paket Sembako Senilai Rp 1,9 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com