Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei: Jusuf Kalla Cawapres Favorit

Kompas.com - 23/12/2013, 23:52 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Jusuf Kalla dinilai menjadi tokoh yang difavoritkan menjadi calon wakil presiden periode 2014-2019. Penilaian ini berdasarkan hasil survei yang digelar Charta Politika pada periode November hingga Desember 2013.

"Masyarakat pemilih yang menjadi responden dalam survei tersebut memilih Jusuf Kalla saat survei dilakukan spontan atau tanpa pilihan jawaban," kata Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya di Gedung Parlemen, Senin (23/12/2013).

Yunarto mengatakan, 14,8 persen responden menyebut nama Kalla ketika ditanya calon wakil presiden yang paling tepat mendampingi Aburizal Bakrie. Begitu pula saat ditanya calon presiden untuk Prabowo Subianto, ujar dia, 14,3 persen menyebut nama Kalla.

"Jusuf Kalla populer karena ada bias pengenalan, dia punya branding sebagai wakil presiden," ujar Yunarto. Politisi senior Partai Golkar itu juga dianggap berpengalaman dan memiliki kemampuan menyelesaikan masalah.

Bukan selalu Kalla

Namun, hasil survei berubah saat pertanyaan yang sama dikaitkan dengan Megawati Soekarnoputri dan Wiranto. Sebanyak 37,9 persen responden menjawab Joko Widodo tepat mendampingi Megawati, dan 21,9 persen responden menyatakan Hary Tanoesoedibjo sebagai tokoh pendamping Wiranto.

Charta Politika Indonesia melakukan survei ini pada 28 November hingga 6 Desember 2013 melalui wawancara tatap muka. Populasi survei adalah seluruh warga Indonesia yang telah memiliki hak pilih, dengan sampel sebanyak 1.200 responden yang dipilih acak.

Survei menggunakan rentang toleransi kesalahan 2,83 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Unit sampling primer survei (SPU) ini adalah desa, kelurahan, dengan jumlah sampel masing-masing 10 orang pada tiap SPU. SPU berjumlah 120 desa atau kelurahan yang tersebar secara proporsional.

Charta Politika melakukan quality control terhadap hasil wawancara secara random sebanyak 20 persen dari jumlah responden. Survei dinyatakan bersumber dari dana internal hasil keuntungan survei lain yang digarap Charta Politika. Nominal biayannya antara Rp 450 juta hingga Rp 550 juta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Indikator Politik Ingatkan KBurhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan PublikPK Tak Didukung Elite, Benteng Bergantung Pada Kepercayaan Publik

Indikator Politik Ingatkan KBurhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan PublikPK Tak Didukung Elite, Benteng Bergantung Pada Kepercayaan Publik

Nasional
Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Nasional
Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

Nasional
Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Nasional
KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

Nasional
4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Nasional
KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

Nasional
Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Nasional
Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Nasional
Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Nasional
Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Nasional
Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Nasional
Saat 'Food Estate' Jegal Kementan Raih 'WTP', Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Saat "Food Estate" Jegal Kementan Raih "WTP", Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Nasional
Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com